JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan penyediaan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai langkah strategis dalam upaya mengurangi penggunaan liquefied petroleum gas (LPG), terutama LPG tabung gas 3 kilogram (kg), yang selama ini memerlukan subsidi besar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa penggunaan LPG 3 kg mengalami tren peningkatan yang mengakibatkan besarnya subsidi hingga mencapai Rp117 triliun pada tahun 2023.
“Pada tahun 2022, penggunaan LPG mencapai 7,8 juta ton, yang mengakibatkan besarnya subsidi. Sementara itu, penggunaan LPG non-subsidi terus menurun, mencapai sekitar 580 ribu ton tahun lalu. Oleh karena itu, subsidi LPG diperkirakan akan mencapai Rp117 triliun pada tahun ini,” ungkap Airlangga, melansir dari laman Setkab, Jum’at, 13 Oktober 2023.
Hingga saat ini, upaya penyambungan jargas baru mencakup sekitar 835 ribu rumah tangga. Dari jumlah tersebut, 594 ribu sambungan didanai oleh pemerintah, sementara 241 ribu lainnya dibiayai oleh Perusahaan Gas Negara (PGN).
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan jumlah sambungan jargas di tahun 2024 menjadi 2,5 juta rumah tangga. Untuk mencapai target ini, pemerintah sedang mempertimbangkan pembuatan regulasi yang memungkinkan pelibatan pihak swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Caranya tentu dengan mengubah peraturan presiden sehingga memungkinkan pihak swasta ikut berkontribusi dalam pengembangan jaringan gas kota. Selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan ditunjuk sebagai penanggung jawab kerja sama KPBU dalam peraturan presiden,” tambahnya.
Nantinya, lanjut Airlangga, langkah ini diharapkan akan membantu mengurangi beban subsidi LPG yang semakin besar, sekaligus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk beralih ke jargas, yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Selain itu, peningkatan penyediaan jargas juga akan mendukung pertumbuhan sektor energi dan infrastruktur di Indonesia.**
Komentar