JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan serangkaian langkah yang ambisius untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia dalam konteks ketidakpastian global saat ini. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Menkeu Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi negara ini dalam menghadapi sejumlah situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.
“Situasi global yang tidak pasti, dinamika pasar keuangan global, tensi geopolitik di Palestina, dan kenaikan harga pangan akibat El Nino, semuanya berpotensi mempengaruhi ekonomi kita,” ujar Sri Mulyani. Selasa, 7 November 2023.
Selain itu, katanya, “Kami fokus pada upaya memastikan bahwa masyarakat paling bawah, 40 persen terbawah, tetap terlindungi dalam kondisi ini.”
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah lonjakan harga beras dalam enam bulan terakhir, yang berkontribusi pada inflasi yang berfluktuasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk memastikan pasokan beras tetap stabil hingga musim tanam dan panen yang akan datang.
Selain itu, pemerintah juga telah menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp200 ribu per bulan. Anggaran total yang dialokasikan untuk BLT mencapai Rp7,52 triliun, bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah juga sedang berupaya mengakselerasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, “Penyaluran KUR tahun ini agak melemah, dan kami akan meminta perbankan untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat. Hingga September 2023, penyaluran KUR baru mencapai Rp107 triliun dari target Rp297 triliun, sehingga kami akan berusaha untuk mengakselerasinya dalam tiga bulan terakhir tahun ini.”
Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah memberikan dukungan bagi rumah komersial, termasuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bagi rumah dengan harga hingga Rp2 miliar. Dukungan juga diberikan dalam bentuk bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta per rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga Desember 2024. Program Rumah Sejahtera Terpadu yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) juga akan memberikan dukungan sebesar Rp20 juta per rumah untuk masyarakat miskin.
“Kami berharap bahwa paket kebijakan ini akan memberikan dorongan positif bagi perekonomian kita,” tandas Menkeu Sri Mulyani. []
Komentar