Shadow

Hukum

Sidang Lanjutan Kasus Emas Tak Sesuai Kadar kembali ditunda,Kuasa Hukum : Dakwaan JPU Dinilai Cacat Hukum

Sidang Lanjutan Kasus Emas Tak Sesuai Kadar kembali ditunda,Kuasa Hukum : Dakwaan JPU Dinilai Cacat Hukum

Daerah, Hukum, News
Banda Aceh | (SA) Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, kembali lagi menghentikan dan menunda persidangan perkara toko perhiasan yang diduga menjual emas tidak sesuai kadar, Selasa (26/10/2021) di pengadilan negeri Banda Aceh.Pasalnya kuasa hukum dari terdakwa merasa keberatan dan menyampaikan eksepsi Terhadap dakwaan jaksa penunut umum (JPU), ia juga membantah semua dakwaan yang dilampirkan JPU, menurutnya dakwaan JPU cacat hukum dari segi penetapan sebagai tersangka.“Di eksepsi, kita membantah semua dakwaan yang mereka lampirkan. Ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim agar kasus ini tidak multitafsir, “jelasnya.Tegus juga menerangkang dalam eksepsi nya terdapat beberapa poin lainnya salah satunya yaitu surat dakwaan yang tidak ditandatangani oleh Jaksa Penunt...
Kejati Aceh tetapkan lima tersangka korupsi pembangunan jembatan

Kejati Aceh tetapkan lima tersangka korupsi pembangunan jembatan

Daerah, Hukum, News
Banda Aceh - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan tersangka dugaan tindak korupsi pembangunan jembatan di Kuala Gigieng, Kabupaten Pidie, dengan nilai kontrak Rp1,8 miliar.Kepala Kejati Aceh Muhammad Yusuf di Banda Aceh, Jumat, mengatakan penetapan tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti dan keterangan ahli dugaan tindak pidana korupsi tersebut."Penetapan lima tersangka setelah tim penyidik menyelidiki kasus ini sejak awal 2020. Namun, penyidikan kasus tersebut sempat terkendala pandemi COVID-19," kata Muhammad Yusuf.Kelima tersangka korupsi pembangunan jembatan yang pembiayaannya bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 yakni berinisial FJ selaku Pengguna Anggara (PA) pada Dinas PUPR Aceh, JF selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT...
KPK Panggil 3 Pimpinan DPRA

KPK Panggil 3 Pimpinan DPRA

Daerah, Hukum, News
Banda Aceh - Tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dilaporkan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ketiganya adalah Wakil Ketua I Dalimi, Wakil Ketua II Hendra Budian, dan Wakil Ketua III Safaruddin.Informasi yang dihimpun BERITAKINI.CO masing-masing dari pimpinan tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan terkait pengadaan barang dan jasa.Wakil Ketua II DPRA Hendra Budian membenarkan pemanggilan tersebut. Dia mengakui telah menerima surat panggilan di ruangan sekretaris DPRA siang tadi."Sudah saya terima surat, benar saya dipanggil," kata Hendra saat ditanyai BERITAKINI.CO, Jumat (22/10/2021).Adapun pemeriksaan itu, kata Hendra, dijadwalkan pada Selasa, 26 Oktober 2021 bertempat di kantor BPKP Provinsi Aceh."Saya gilira...
Kejaksaan Tetapkan Kadisnaker Aceh Jadi Tersangka Kasus Korupsi Rp 1,3 M

Kejaksaan Tetapkan Kadisnaker Aceh Jadi Tersangka Kasus Korupsi Rp 1,3 M

Daerah, Hukum, News
Banda Aceh - Eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Fajri, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan jembatan Kuala Gigieng, Pidie. Fajri saat ini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh."Ada lima orang yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, salah satunya FJ selaku pengguna anggaran tahun 2018," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf kepada wartawan, Jumat (22/10/2021).Empat orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Kepala UPTD wilayah I selaku KPA, JF; PPTK, KN; Wakil Direktur CV Pilar Jaya, SF; dan site engineer PT Nuasa Galaxy, RM. Kelima tersangka belum ditahan.Yusuf mengatakan kasus dugaan korupsi itu bermula pada 2018 saat Dinas PUPR Aceh mendapat anggaran untuk mela...
Oknum Penyidik Polda Aceh terindikasi “Peras” tersangka kasus penjualan Emas

Oknum Penyidik Polda Aceh terindikasi “Peras” tersangka kasus penjualan Emas

Hukum
Banda Aceh – Publik dihebohkan dengan kasus dugaan adanya Toko Emas di Banda Aceh yang menjual Emas dengan kadar kemurniannya tidak mencapai 100 persen, kasus itu kini telah masuk dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh.Kasus yang ditangani Polda Aceh itu tiba-tiba membuat heboh publik setelah pengacara salah satu terdakwa menyampaikan pernyataan mengejutkan kepada awak media, Razman Arif Nasution dari Kantor RAN Law Firm mengungkap adanya dugaan oknum penyidik Indagsi Polda Aceh yang telah meminta uang kepada kliennya.Razman Arif Nasution juga menduga adanya persekongkolan Penyidik Polda Aceh tersebut dengan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Aceh dan setelah usai sidang pertama yang berlangsung di PN Banda Aceh, Razman mengajukan protes dan mengungk...
Sidang Kasus Toko Emas Yang Tak Sesuai Kadar Ditunda, Kuasa Hukum : Minta JPU diganti

Sidang Kasus Toko Emas Yang Tak Sesuai Kadar Ditunda, Kuasa Hukum : Minta JPU diganti

Daerah, Hukum
BANDA ACEH,Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, menghentikan persidangan perkara toko emas yang diduga menjual perhiasan tidak sesuai kadar, Selasa (19/10). Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai bersikap aneh, karena menantang terdakwa jika menggunakan jasa pengacara.Penasehat hukum terdakwa, Razman Arif Nasution yang mendampingi Sunardi alias Apun, selaku pemilik toko emas Asia meminta hakim menghentikan dan menunda persidangan, karena keberatan dengan sikap aneh serta tak wajar yang dilakukan JPU dari Kejati Aceh itu.Razman dengan tegas menyampaikan keberatan, dengan ulah JPU yang dinilai telah melanggar hukum dan merugikan kliennya. Menurut dia, oknum jaksa yang bernama Rahmadani membujuk Sunardi agar tidak menggunakan jasa hukumnya, seraya menantang terdakwa ...
Bolehkah Polisi Memeriksa HP Saat Patroli atau Razia di Jalan?, Ini Aturannya!

Bolehkah Polisi Memeriksa HP Saat Patroli atau Razia di Jalan?, Ini Aturannya!

Hukum
Jakarta - Sebuah video yang menunjukkan seorang polisi memaksa memeriksa HP atau smartphone warga yang ada di jalan, viral di media sosial. Video tersebut merupakan potongan dari sebuah acara di televisi. Para warga di media sosial mempertanyakan keabsahan tindakan polisi yang memeriksa HP seorang warga. Polisi di dalam video itu memaksa dan mengaku punyak hak dan dilindungi undang-undang.Lalu bagaimana aturan soal pemeriksaan HP ini? Apakah tindakan polisi meminta HP untuk diperiksa tersebut boleh dilakukan?Dalam beberapa kasus, tindakan polisi meminta HP untuk diperiksa saat penilangan memang boleh dilakukan. Tetapi ini tak lantas membuat aparat penegak hukum tersebut boleh semena-mena atau sembarangan memeriksa hape seseorang. Ini lantaran memeriksa barang pribadi...
Buntut Sita HP, Aipda Ambarita Diperiksa Propram Polda Metro Atas Dugaan Pelanggaran SOP

Buntut Sita HP, Aipda Ambarita Diperiksa Propram Polda Metro Atas Dugaan Pelanggaran SOP

Hukum, Nasional, News
Jakarta - Aipda Monang Parlindungan Ambarita sedang menjalani pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran prosedur, saat melakukan penyitaan atau penggeledahan Handphone (HP) seorang pemuda. Kejadian tersebut diketahui usai potongan video pemeriksaan itu viral di media sosial."Pak Ambarita memang betul kita akui, itu ada dugaan kesalahan SOP (Standard Operating Procedure), sehingga sekarang ini diperiksa di Bid Propam Polda Metro Jaya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta, Selasa (19/10/2021).Pelanggaran: Menurut Yusri, ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Ambarita karena ada ketentuan SOP untuk penggeledahan. Kala itu, Aipda Ambarita menjadi perbincangan masyarakat setelah beredar video viral di media sosial (meds...
Belum Vaksin, Mahasiswi yang Nyaris Jadi Korban Pemerkosaan Ini Batal Melapor di Polresta Banda Aceh

Belum Vaksin, Mahasiswi yang Nyaris Jadi Korban Pemerkosaan Ini Batal Melapor di Polresta Banda Aceh

Daerah, Hukum
Banda Aceh | Seorang mahasiswi yang mengaku nyaris jadi korban pemerkosaan, batal membuat laporan di Polresta Banda Aceh, Senin (18/10/2021).Polresta Banda Aceh telah menerapkan syarat menunjukkan aplikasi PeduliLindungi, bagi masyarakat yang hendak mengakses layanan kepolisian.Adapun salah satu kegunaan aplikasi PeduliLindungi tersebut yakni untuk mengunduh sertifikat vaksin Covid-19.Instansi itu menempatkan sejumlah petugas di pintu gerbang untuk melakukan scan QR Code, sebelum mengakses masuk ke dalam Polresta Banda Aceh.Tak dapat menunjukkan itu, sang mahasiswi yang selama ini berdomisili di Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, itu pun akhirnya terpaksa balik kanan.Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Kodrat yang mendampingi mahas...
Polisi Bongkar kegiatan prostitusi PSK

Polisi Bongkar kegiatan prostitusi PSK

Daerah, Hukum
Langsa (SA) - Polisi kembali membongkar kegiatan prostitusi yang terjadi dikota Langsa, Rabu (13/10/2021).Berbekal dari informasi masyarakat kerap terjadi kegiatan perzinaan didaerah tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian, Hasilnya kedua pelaku ditangkap tanpa perlawanan.Pelaku antara lain Seorang perempuan ER (46) dan pria DP (23).Sebelumnya mucikari ini sempat melakukan transaksi hingga ingin melancarkan misinya, beruntung polisi yang sedang mengintai lansung meringkus pelaku prostitusi ini.Prostitusi berjalan saat ER mendapat pesanan dari pelanggan. ER kemudian menghubungi pelanggannya tersebut. Tarif untuk sekali kencan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000, namun si PSK ternyata hanya mendapat Rp150.000."Selama beroperasi, pelaku memasang...