JAKARTA – Lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) telah meminta maaf kepada pemerintah Indonesia terkait kritiknya terhadap kebijakan hilirisasi yang diadopsi oleh Republik Indonesia. Awalnya, IMF mengeluarkan pernyataan yang menyarankan perlunya pertimbangan untuk secara bertahap menghapus larangan ekspor nikel serta tidak memperluasnya ke komoditas lain.
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, Sabtu, 21 Oktober 2023, mengonfirmasi permintaan maaf ini dan menyebutnya sebagai kesalahpahaman interpretasi di media. Dia menjelaskan bahwa pesan yang disampaikan oleh IMF sangat jelas dalam kajiannya, yaitu agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari segi analisis biaya dan manfaat.
Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tetap berpegang teguh pada kebijakan hilirisasi mereka. Keberlanjutan kebijakan ini dianggap penting untuk melindungi kepentingan nasional dan menghindari potensi kerugian yang dapat disebabkan oleh ekspor komoditas mentah. Bahlil menyatakan bahwa ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan berlawanan dengan kebijakan hilirisasi ini.
Pihak pertama adalah mereka yang membiarkan Indonesia diserbu barang impor. Hal ini dapat mengancam kemandirian negara dalam sektor energi, pangan, dan hal-hal fundamental lainnya. Pihak kedua adalah yang suka melakukan ekspor bahan mentah, dan yang ketiga adalah pihak asing yang ingin memperoleh bahan baku dari Indonesia dengan harga murah tanpa harus berinvestasi dan membangun industri di dalam negeri.
Menurut Bahlil, jika kebijakan hilirisasi tidak dilanjutkan, maka Indonesia berisiko kembali ke masa lalu di mana bahan baku diekspor tanpa nilai tambah, yang dapat mengancam kedaulatan negara. Ia menegaskan pentingnya menjaga nasionalisme dan kepentingan ekonomi Indonesia dalam kebijakan hilirisasi ini.[]
Komentar