Jakarta – Pemerintah Indonesia masih berjuang untuk mengendalikan lonjakan harga beras yang melambung tinggi, sementara dugaan persaingan tidak sehat dalam industri beras mulai muncul. Anggota Komisi IV Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin, telah mengungkapkan kekhawatiran serius terkait situasi ini.
Andi Akmal Pasluddin menyoroti perusahaan swasta yang disebut melakukan kecurangan dengan menjual stok beras dalam negeri dengan harga yang jauh di atas harga pasar. “Dia pegang stok dalam negeri dengan harga yang jauh di atas harga HPP harga penggilingan. Harus kita waspadai, dan kita kaji,” kata Andi, dikutip dari Tempo, Rabu, 20 September 2023.
Ia memperingatkan bahwa jika swasta menguasai stok beras, maka harga beras akan ditentukan oleh swasta, dan ini dapat merugikan konsumen. “Jangan sampai negara kalah oleh swasta. Lebih bahaya kalau negara tidak punya stok, yang punya swasta. Harganya ditentukan swasta. Konsumen akan dirugikan,” tegas Andi.
Andi juga mengingatkan pemerintah untuk mengawasi ketat industri beras dan mengimplementasikan regulasi yang mencegah korporasi melakukan monopoli. “Jangan sampai ada korporasi yang membeli harga beras jauh dari harga pasar, sehingga menyebabkan gabah kita terkumpul di satu korporasi. Ini menyebabkan persaingan tidak sehat. Yang lebih ditakutkan adalah monopoli,” tambah Andi.
Andi berpendapat bahwa pemerintah belum serius dalam mengendalikan harga beras di pasar dan bahwa tindakan yang diperlukan belum diambil. Dia mendorong penguatan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan mengusulkan agar Bulog dikembalikan sebagai lembaga non-kementerian untuk memungkinkan fungsi optimal dalam menjaga stok dan mengendalikan harga beras.
Pernyataan Andi ini memunculkan pertanyaan tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini, sekaligus menjaga stabilitas harga beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.
Komentar