Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Langkah Strategis

Banda Aceh – Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengambil tindakan strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah-langkah ini diharapkan akan memberikan dorongan yang signifikan untuk mendukung pembangunan kota ini dan kesejahteraan warga Banda Aceh. Jumat malam (29/09/2023).

Ketua Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh, Safni, mengungkapkan bahwa upaya ini penting untuk memastikan bahwa kota ini dapat memanfaatkan potensi maksimalnya. Salah satu usulan yang disampaikan oleh fraksi ini adalah untuk menggali berbagai potensi PAD yang ada, termasuk menggenjot sektor ekonomi, meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan sumber daya daerah.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti masalah kebocoran dan manipulasi PAD yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kota. Untuk mengatasi masalah ini, mereka mengusulkan penggunaan sistem elektronik yang telah sukses diterapkan di beberapa daerah lain. Sistem elektronik dapat membantu mengurangi potensi kebocoran dan manipulasi, menjaga keadilan dalam pengumpulan pendapatan, serta meningkatkan transparansi.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kota untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah agar lebih produktif dan dapat menyumbang PAD yang maksimal. Hal ini dapat mencakup pembaruan strategi pengelolaan aset yang ada, pemberian insentif kepada instansi yang berhasil mencapai target PAD, dan penegakan sanksi bagi yang tidak mampu mencapai target.

Tak hanya itu, mereka juga menyoroti pentingnya kreativitas dan inovasi dalam mengelola PAD. Mekanisme reward dan punishment diharapkan dapat memberikan insentif kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) untuk mencapai target PAD dengan cara yang lebih efisien dan inovatif.

Selama berbagai usulan ini diimplementasikan, Fraksi Gerindra juga mendorong adanya evaluasi internal terhadap sinergisitas petugas yang mengelola PAD. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran yang disinyalir terjadi dalam pengelolaan PAD selama ini.

Ketua Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh, Safni, menegaskan bahwa isu PAD ini harus dikelola dengan serius karena PAD memiliki peran vital sebagai modal untuk pembangunan kota dan mewujudkan kesejahteraan warga Banda Aceh.

Komentar