JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memimpin rapat terbatas pada Kamis, 12 Oktober 2023, di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat tersebut membahas langkah-langkah pemberantasan dan penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.
Dalam konferensi pers yang diadakan setelah rapat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan beberapa kebijakan penting yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah narkoba di negeri ini.
Menurut Mahfud, fokus utama pemerintah adalah melindungi para pengguna narkoba yang sering kali menjadi korban utama peredaran narkoba. Dampak dari penyalahgunaan narkoba telah menyebabkan peningkatan kepadatan di lembaga permasyarakatan. Untuk itu, pemerintah tengah merancang kebijakan yang akan menargetkan para pengedar dan bandar narkoba.
Tidak hanya itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk upaya pemberantasan dan penanganan narkoba. Salah satunya adalah pembangunan lembaga pemasyarakatan dengan sistem keamanan tinggi yang akan diawasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rencananya, lembaga pemasyarakatan super security ini akan diresmikan di Nusa Kambangan.
Mahfud juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji kemungkinan memberikan grasi massal kepada para pengguna narkoba. Keputusan ini akan melibatkan Mahkamah Agung, dan pemerintah berharap untuk melaksanakan kebijakan grasi massal ini sebelum tahun 2024 berakhir.
Pemberian grasi massal bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya, hal serupa telah dilakukan selama pandemi COVID-19. Namun, keputusan akhir mengenai grasi massal ini akan disampaikan kepada Presiden setelah semuanya siap dan melalui proses diskusi dalam sidang kabinet.[]
Komentar