Di Aksi Bela Rempang, For Ummah Desak Pemerintah Cabut Izin Rempang Eco-City

Banda Aceh – Meskipun hujan turun dengan lebat, semangat para pendemo dari Forum Ukhuwah Muslimin dan Muslimat Aceh (For Ummah) tidak padam saat mereka berkumpul untuk menyuarakan kepedulian mereka terhadap isu Rempang.

Terlihat, para pendemo membentang spanduk dan bendera bertuliskan tauhid berkibar, mereka dengan gigih berorasi, menyuarakan pesan perdamaian dan keadilan. Sabtu, 23 September 2023.

Tidak hanya membentang spanduk dan mengkibarkan bendera bertuliskan tauhid, sekali-kali para pendemo bertakbir dan melantunkan sholawat.

Sebelum berkonvergensi di simpang lima, para pendemo melakukan long march dari depan Masjid Raya Baiturrahman. Namun, yang membuat aksi ini semakin unik adalah orasi yang disampaikan oleh Ustad Rahmad Ibnu Umar, yang memberikan nasehat tegas kepada pemimpin agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.

“Kami harapkan kepada pemerintah untuk tidak mengusir warga rempang hanya demi kepentingan investasi. Tetapi harus memiliki sifat adil dalam mengayomi warganya. Contohlah keteladanan Rasulullah dalam memimpin,” ujar Ustad Rahmat dengan penuh semangat.

Selain itu, ia juga menyoroti kepemimpinan di negeri ini yang dianggap telah keluar dari aturan Al Quran dan Sunnah Rasulullah. Makanya, Ustad Rahmat menekankan betapa pentingnya memberikan nasihat kepada umat Islam di negeri ini, khususnya pemimpin mereka.

Dalam orasi selanjutnya, Ustad Ferdi mengulas sejarah Islam dan mendorong para pendemo untuk mengambil inspirasi dari kisah-kisah para sahabat.

Mengenai situasi yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau, Forum Ukhuwah Muslimin dan Muslimah Aceh (For Ummah) menyampaikan pernyataan sikap yang tegas. Pernyataan itu dibacakan oleh Agus Ariyanto, M. Si, yang menyebut beberapa tuntutan penting. Salah satunya adalah mendesak Pemerintah untuk mencabut status proyek Rempang Eco-City sebagai strategis nasional (PSN).

Selain itu, dalam tuntutannya, rakyat Melayu Rempang memiliki hak atas tanahnya. Sehingga, menilai kebijakan pemerintah yang mengutamakan investasi dengan mengorbankan rakyat dan tanah Melayu Rempang sebagai kebijakan kapitalistik dan kebijakan zalim yang melanggar hukum.

Dikesempatan tersebut, Agus Ariyanto mewakili For Ummah, dalam tuntutannya mengutuk keras tindakan represif, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang. Apalagi, mayoritas penduduk Rempang adalah kaum muslimin, dan para kaum muslimin dari Aceh dan tempat lainnya merasa wajib membela hak-hak mereka yang diambil secara tidak adil oleh pemerintah atas nama investasi.

Terakhir, dalam tuntutannya, ia berharap mengidentifikasi akar permasalahan di negeri ini sebagai penerapan kapitalisme dan demokrasi yang dikhawatirkan telah meninggalkan nilai-nilai Islam sebagai sistem kehidupan.

Komentar