ACEH UTARA — Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Aceh Utara Abdul Halim SE menanggapi konten berita yang ditayangkan di sejumlah situs terkait penjualan kalender PWI Aceh Utara yang disebut-sebut mengandung unsur pemerasan.
“Sebenarnya banyak pihak meminta Saya tidak perlu menanggapi berita itu karena sudah jelas siapa sutradara di balik ini. Tetapi demi nama baik organisasi dan jajaran pengurus, maka Saya merasa perlu memberikan klarifikasi,” kata Abdul Halim dalam siaran pers-nya yang diterima media ini, Senin 11 September 2023.
Dalam hal ini, Ketua PWI Aceh Utara beserta jajaran pengurus membantah melakukan pemerasan terhadap kepala sekolah dengan dalih penjualan kalender PWI Aceh Utara Tahun 2024.
Dikatakannya, heboh soal kalender ini terjadi setelah PWI Aceh Utara berdiri sendiri pasca-Konferensi VII pada Februari 2023 lalu. Sebelumnya, ketika masih berstatus PWI Aceh Utara-Lhokseumawe, hampir setiap tahun para Kepala Sekolah yang tergabung dalam MKKS SMP dan K3S SD menerima kalender berlogo PWI.
“Tiba-tiba sekarang ini berubah seolah menjadi persoalan besar dengan dibumbui tudingan bahwa pihak organisasi (PWI) memaksa pihak sekolah mengambil kalender dalam jumlah besar dengan harga mencekik leher. Dramatis sekali opini yang dikembangkan,” ucap Abdul Halim.
Menurut Abdul Halim, sebelum persoalan ini mencuat, ada salah seorang yang menjumpai Pengurus PWI Aceh Utara yang meminta agar persoalan kalender tersebut bisa diambil jalan tengah dengan cara membagi dua dari jumlah kalender yang diedarkan.
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Jamaluddin juga membantah pernah melaporkan persoalan kalender PWI Aceh Utara 2024 kepada Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari.
“Nggak mungkinlah Saya merecoki Ketum PWI Pusat dengan urusan kecil begini,” kata Jamaluddin.
Sedangkan K3S Syamtalira Bayu, M. Yahya juga mengaku tidak pernah mengeluarkan pernyataan kepada wartawan seperti yang dimuat dalam situs itu, apalagi sampai menjelaskan persoalan pendistribusian kalender kepada setiap sekolah sebanyak 5 eks dengan cara memaksa pihak K3S.
Abdul Halim juga membantah terkait tudingan yang menyebutkan PWI Aceh Utara mendistribusikan kalender kepada Geuchik (Kepala Desa) dan Forum Geuchik (Forum Kepala Desa).
“Itu tidak benar, karena Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Geuchik dan Forum Geuchik untuk membahas masalah itu dan bisa dipastikan itu fitnah,” bebernya.
Bahkan, lanjut Halim, kalender PWI Aceh Utara belum seluruhnya diedarkan dan belum menerima dana sedikitpun pun dari hasil distribusi kalender PWI Aceh Utara 2024.
Ketua PWI Aceh Utara mengatakan sudah mendiskusikan persoalan ini dengan Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin terkait langkah yang akan ditempuh.
“Kami diarahkan untuk melakukan mekanisme hak jawab jika tidak ditanggapi maka kami PWI Aceh Utara akan melakukan somasi karena sudah mencemarkan nama baik organisasi PWI Aceh Utara,” demikian Abdul Halim.[]
Komentar