Jakarta – Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, memberikan tanggapan tentang rencana perubahan nama ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta menjadi DKJ, atau Daerah Khusus Jakarta. Perubahan ini terkait dengan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan, yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Meskipun menjadi perbincangan hangat, Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa perubahan nama tersebut masih dalam proses pembahasan yang panjang. “Iya belum, masih di bahas di RUU (Rancangan Undang Undang), masih panjang,” kata Heru usai menanam pohon buah di Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Jumat, 15 September 2023.
Perubahan ini lebih dari sekadar pergantian nama; ini adalah langkah strategis dalam rencana mengubah Jakarta menjadi sebuah kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunggah momen berfoto bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan beberapa menteri setelah rapat internal kabinet yang membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Rapat ini diadakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 September 2023.
Dalam postingannya, Sri Mulyani menulis bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) mengamanatkan perlunya mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara juga akan mengubah status Jakarta yang semula Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
RUU Daerah Khusus Jakarta membawa berbagai aspek yang perlu diatur, terutama dalam hal keuangan negara. Sri Mulyani menjelaskan bahwa para menteri sedang merancang dan memperdebatkan substansi RUU DKJ, dan mereka berharap untuk mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Selain Sri Mulyani, rapat terbatas ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Komentar