Batam – Pulau Rempang, sebuah idilis oasis di Kepulauan Riau, kini menjadi sorotan nasional karena konflik yang semakin memanas. Penduduk setempat menolak rencana penggusuran yang dilakukan oleh BP Batam dalam rangka pengembangan Rempang Eco City. Aksi protes yang awalnya damai berubah menjadi kekerasan pada Senin, 11 September 2023, dengan pagar dan kaca Kantor BP Batam yang hancur akibat amukan massa yang emosi.
Muhammad Rudi, Kepala BP Batam, Rabu, 13 September 2023, menegaskan bahwa ada pihak provokator yang dapat menjadi penyebab kerusuhan dalam aksi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa beberapa peserta unjuk rasa tidak berasal dari Pulau Rempang dan tidak memiliki izin yang sah. “Hampir satu jam baik-baik saja. Habis itu ada reaksi yang mungkin kurang tepat,” ujarnya.
Situasi ini muncul seiring dengan rencana pengembangan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini ditetapkan pada akhir Agustus 2023 dan mengejar relokasi 4 perkampungan di lahan seluas 2.000 hektare yang akan ditempati oleh Xinyi Group, investor asal China, dengan nilai investasi mencapai Rp 172,5 triliun. Target relokasi ini harus selesai pada tanggal 28 September mendatang.
Rudi menjelaskan bahwa relokasi ini penting untuk menghindari risiko kesehatan bagi warga setempat ketika perusahaan yang akan mengolah pasir silika tersebut beroperasi. Terlebih lagi, limbah pasir dapat menjadi risiko kesehatan yang tidak terlihat. “Terbayang kalau masuk ke hidung, masuk mulut. Kalau mereka tinggal di situ kan berisiko,” ujarnya. Selain itu, Rudi berjanji bahwa BP Batam akan memanfaatkan pengembangan Rempang Eco City untuk membangun kesejahteraan masyarakat setempat.
Komentar