SEPUTARACEH.ID | BENER MERIAH – Pejabat Bupati Bener Meriah singgung sejumlah isu strategis nasional dalam rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setempat, tahun 2024 mendatang. Kegiatan seremoni itu berlangsung di ruang Aula Setdakab Bener Meriah, Kamis 16 Maret 2023.
Diketahui, untuk perencanaan tahun 2024, Bener Meriah telah melakukan penyusunan rancangan awal RKPD yang berisikan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2022. Rencana kerja dari masing-masing perangkat daerah serta capaian dan inovasi Kabupaten.
Pj Bupati Bener Meriah, Haili Yoga mengatakan, dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus mampu menjawab dan membenahi permasalahan yang ada.
“Terutama isu strategis terkait kemiskinan ekstrem, peningkatan SDM yang unggul, penurunan stunting dan isu strategis lainnya yang menjadi prioritas,” kata Pejabat Bupati.
Menurutnya, Bener Meriah kedepan akan dihadapkan pada ketidak pastian global, normalisasi harga komoditas dan tahun politik pelaksanaan pemilu.
“Untuk itu, perlu dilakukan transformasi ekonomi untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi Bener Meriah,’ tuturnya.
Sambung Haili Yoga, akan perlunya dilakukan upaya untuk mendorong transformasi peningkatan kualitas ekonomi masyarakat termasuk melalui ekspor komoditi unggulan.
“Baru saja kita uji coba hari ini dengan PT Trigana Air Service sebagai salah satu strategi menuju transformasi ekonomi Kabupaten Bener Meriah,” sebut Haili Yoga.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Bener Meriah, Alpahmi, ST, MAP, menyebutkan, berbicara mengenai penyusunan dokumen rancangan RKPD tahun 2024, ada beberapa penekananan yang perlu menjadi perhatian, terutama sinkronisasi kinerja.
“Selain itu, ada indikator kinerja dan target penyelenggaraan urusan dalam Permendagri pedoman penyusunan RKPD. Memperhatikan dan menindaklanjuti hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya,” terang Alpahmi.
Lebih lanjut dijelaskan Alpahmi, hal lain terkait isu strategis pembangunan Bener Meriah diantaranya penguatan keistimewaan Aceh, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penanggulangan kemisminan, khususnya kemiskinan ekstrem, pemenuhan SPM bidang pelayanan dasar, peningkatan tata kelola pemerintahan dan dukungan Pemilu dan Pemilukada.
Forum konsultasi publik (FKP) ini diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab terkait rancangan awal RKPD tahun 2024 dan penandatanganan berita acara rancangan awal RKPD tahun 2024 oleh perwakilan kepala OPD, Camat, Perwakilan LSM dan tokoh masyarakat. (R)
Komentar