Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, khususnya Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh, melakukan kunjungan kerja yang berarti ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada hari Selasa (5/4). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Khaula Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Gedung B, ini melibatkan sejumlah anggota DPRK dan pejabat Dinas Kesehatan.
Dalam pertemuan ini, anggota DPRK yang hadir termasuk Ketua Komisi IV Muhammad Arifin SE, Wakil Ketua Komisi Syarifah Munirah, S.Ag, serta Anggota Komisi IV seperti DR. Musriadi, S.Pd., M.Pd., Devi Yunita, ST., Husaini, Irwansyah, SE., dan Dra. Hj Kasumi Sulaiman, MM. Dari pihak Dinas Kesehatan, hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Lukman, SKM., M.Kes, yang didampingi oleh Sekretaris Dinkes Kota Banda Aceh Nita Adlina, S.ST., M.Si beserta jajarannya.
Wakil Ketua Komisi IV, Syarifah Munirah, S.Ag, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banda Aceh Tahun 2022, khususnya dalam sektor kesehatan. Lebih dari itu, kunjungan ini juga bertujuan sebagai mekanisme “check and balance” terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan evaluasi capaian kinerja Kota Banda Aceh selama tahun anggaran 2022. Hal ini diharapkan dapat mendorong efektivitas otonomi daerah dalam jangka waktu yang akan datang.
Anggota Komisi IV, DR. Musriadi, S.Pd., M.Pd, menyampaikan perhatiannya terhadap beberapa isu kesehatan masyarakat Kota Banda Aceh saat ini. Isu-isu seperti kasus Stunting, vaksinasi, HIV AIDS, dan ketersediaan obat menjadi perhatian utama. Ia berharap Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dapat terus mengembangkan program-program yang berhasil, sehingga Kota Banda Aceh dapat menjadi contoh inspiratif pada tahun 2023.
Lukman, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dalam sambutannya, menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi fokus saat ini. Salah satunya adalah pengadaan obat untuk puskesmas, yang biasanya dibiayai oleh pemerintah pusat. Namun, kondisi fiskal saat ini membuat pengadaan obat harus diatasi oleh pihak lokal. Ia juga menyoroti partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam mengikuti program Posyandu. Lukman mengajak semua pihak untuk bekerja keras bersama dalam menghadapi tantangan ini, dengan niat ikhlas dan memanfaatkan potensi yang ada.
Kunjungan ini menegaskan komitmen DPRK Banda Aceh dalam mengawal perkembangan dan capaian kesehatan masyarakat di kota ini. Diharapkan bahwa sinergi antara DPRK dan Dinas Kesehatan akan semakin menguatkan upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Komentar