JAKARTA – Pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menghadapi kompleksitas dan canggihnya tindak pidana korupsi saat ini. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya kerja bersama yang lebih masif dan sistemik, serta memanfaatkan teknologi terkini sebagai senjata utama dalam perang melawan korupsi.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa tantangan korupsi saat ini tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga lintas negara dan multiyurisdiksi. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan harus sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. “Kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi,” ujar Presiden.
Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi adalah melakukan digitalisasi di berbagai sektor pelayanan. Dalam hal ini, Presiden menyebutkan beberapa inisiatif yang telah diimplementasikan, antara lain E-katalog untuk pengadaan barang dan jasa serta sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Presiden menyampaikan perkembangan positif dari inisiatif tersebut, seperti peningkatan jumlah barang dalam E-katalog dari 50 ribu menjadi 7,5 juta. “Ini lompatannya sangat cepat sekali,” ujarnya.
Pemerintah juga telah mengimplementasikan berbagai sistem informasi, seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Logistik Nasional (Sislognas), dan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara). Simbara, misalnya, digunakan untuk mengontrol eksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, nikel, bauksit, dan tembaga. Presiden optimis bahwa dengan sistem ini, pemerintah dapat lebih efektif mengawasi dan mengontrol ekspor sumber daya alam.
Selain itu, dalam upaya pencegahan korupsi, pemerintah juga fokus pada kebijakan satu peta atau one map policy. Saat ini, proyek tersebut telah mencapai 60-70 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. One map policy diharapkan dapat membantu mencegah korupsi dengan memberikan kejelasan mengenai peta tanah dan sumber daya alam.
Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya pajak online sebagai alat efektif dalam pencegahan korupsi. Dengan penerapan pajak online, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak dapat ditingkatkan, mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Begitu pula dengan sertifikat elektronik, yang dianggap sebagai langkah positif dalam upaya memagari potensi korupsi.
Dalam konteks ini, Presiden mengungkapkan bahwa semua inisiatif tersebut didukung oleh aplikasi platform yang baik. Aplikasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga berperan sebagai benteng pertahanan terhadap korupsi. Presiden menyimpulkan bahwa kombinasi dari berbagai upaya pencegahan, digitalisasi, dan penerapan teknologi terkini menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan.
Di tengah pesan pencegahan korupsi yang disampaikan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum juga merupakan langkah penting. Memperkuat SDM aparat penegak hukum akan membantu memastikan bahwa pencegahan dan penindakan korupsi dilaksanakan dengan profesional dan berintegritas.
Dengan demikian, pidato Presiden Jokowi pada Hakordia 2023 tidak hanya menyoroti kompleksitas tantangan korupsi saat ini, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan solusi terkini dan terdepan untuk memberantas korupsi.***
Komentar