JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan dorongan kuat terhadap langkah-langkah pemerintah dalam mendorong industri pariwisata. Langkah terbaru ini mengemuka setelah Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden pada Senin, 4 Desember 2023, di Istana Merdeka, Jakarta. Hasil pertemuan tersebut menunjukkan perintah dari Presiden kepada para menteri, khususnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, untuk membentuk Dana Kepariwisataan Indonesia atau Indonesia Tourism Fund.
Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan bahwa Indonesia Tourism Fund merupakan langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan event promosi pariwisata dan peningkatan citra Indonesia di mata dunia. “Bapak Presiden memberi arahan untuk mendirikan Indonesia Tourism Fund, yaitu sebuah dana yang difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan event promosi pariwisata dan juga nation branding atau peningkatan image Indonesia di mata dunia,” ungkap Menparekraf.
Pentingnya keberhasilan event internasional bagi kemajuan pariwisata Indonesia menjadi sorotan utama dalam pembentukan dana ini. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengelolaan data kepariwisataan harus dilakukan dengan baik dan difokuskan pada ajang kelas dunia yang berpotensi meningkatkan perekonomian, baik secara lokal maupun nasional. “Arahan Bapak Presiden kelembagaan ini tentunya akan dikelola dengan penuh tata kelola yang baik, secara hati-hati akan memilih event–event berkualitas dunia yang akan nanti meningkatkan perekonomian lokal maupun juga nasional,” tambah Menparekraf.
Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan berbagai ajang internasional, seperti G20 pada tahun 2022 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di 2023, telah membuktikan dampak ekonomi yang signifikan bagi sektor pariwisata. Contohnya, penyelenggaraan MotoGP pada bulan Oktober berhasil meningkatkan dampak ekonomi di atas Rp8 triliun, dengan Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi penyumbang terbesar dalam pergerakan bisnis pada bulan tersebut.
Menparekraf juga menyoroti betapa pentingnya pengembangan pariwisata yang tidak hanya berkualitas tetapi juga berkelanjutan. Presiden menekankan bahwa kunjungan wisatawan harus meningkat, dan dampak ekonomi kepada masyarakat juga harus memberikan manfaat. “Presiden menitipkan bahwa kita harus mampu untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi, kunjungan wisatawan harus meningkat dan juga dampak ekonomi kepada masyarakat juga harus bermanfaat,” ujar Menparekraf.
Dalam konteks pengelolaan dana kepariwisataan Indonesia, pemerintah memutuskan untuk tidak membentuk lembaga baru. Dana ini akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sektor pariwisata. Menparekraf menjelaskan bahwa target dana untuk tahun pertama diperkirakan mencapai Rp2 triliun dan akan digunakan untuk mendukung event-event nasional dan internasional.
“Juga dibicarakan target untuk tahun pertama sekitar Rp2 triliun dana yang dikelola dan nanti dari hasilnya ini akan mendukung event-event baik event nasional, event internasional dan kami akan menyusun calendar of event mana yang nanti akan dikurasi secara penuh kehati-hatian untuk diajukan agar bisa ditetapkan oleh pemerintah menjadi event yang akan didukung oleh Indonesia Tourism Fund ini,” jelasnya.
Menparekraf berharap agar peraturan presiden (perpres) mengenai dana kepariwisataan Indonesia dapat segera diterbitkan, sehingga implementasinya dapat dimulai pada tahun mendatang. “Kita berharap Ratas ini akan segera diterbitkan perpres di bulan ini, sehingga di 2024 dana pariwisata ini bisa segera dioperasikan,” tandasnya.**
Komentar