PAPUA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat pada Kamis, 23 November 2023. Dalam acara tersebut, Presiden menyampaikan pentingnya pembangunan kawasan industri pupuk di wilayah timur Indonesia untuk mendukung kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi di Papua Barat.
Pembangunan kawasan industri pupuk ini diresmikan oleh Presiden Jokowi sebagai langkah konkret untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi industri pupuk yang selama ini cenderung terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan, “Sudah 40 tahun kita memiliki lima industri pupuk, semuanya berada di kawasan barat wilayah negara kita Indonesia, yang kawasan timur belum ada sama sekali.” Dengan demikian, pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak diharapkan dapat mengurangi kesenjangan tersebut dan mendukung pembangunan wilayah timur Indonesia.
Pilihan lokasi pembangunan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak tidak dilakukan secara sembarangan. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada keberadaan sumber suplai gas yang dekat dengan lokasi tersebut. Selain itu, strategisnya lokasi ini diharapkan dapat mendukung rencana besar pembangunan lumbung pangan di Papua. “Kalau itu dimulai tidak di-back up oleh industri pupuknya, ini juga akan berat. Oleh sebab itu, ini sudah sebuah rencana besar, saling mendukung, dan kita harapkan tanah Papua semakin makmur dan sejahtera,” ujar Presiden.
Pentingnya pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah tersebut, tetapi juga sebagai bagian dari strategi Indonesia dalam mencapai kedaulatan pangan. Presiden Jokowi menekankan, “Kita ini penduduk hampir 280 juta, oleh sebab itu kita harus mandiri, kita harus berdikari, kita harus bisa berdaulat betul dalam hal pangan.” Kedaulatan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada impor dari negara lain.
Presiden Jokowi juga memberikan contoh dampak negatif dari ketergantungan terhadap impor pangan, seperti yang terjadi dalam konflik antara Ukraina dan Rusia. “Saya juga kaget, lho kita ngambil apa dari sana? Ternyata gandum kita 30 persen itu berasal dari Rusia dan Ukraina, untungnya kita mendapat suplai dari negara lain. Ini yang harus kita pikirkan dalam jangka ke depan,” ungkapnya. Dengan demikian, pembangunan industri pupuk di Papua Barat diharapkan dapat mengurangi risiko ketergantungan pada negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia.
Dalam konteks ini, pupuk memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Presiden Jokowi menjelaskan, “Dalam proses tersebut, pupuk memiliki peran yang sangat penting. Sering ini dikeluhkan kalau saya ke desa, ke sawah, yang dikeluhkan oleh para petani pupuk—kelangkaan pupuk, ini yang harus kita segera selesaikan.” Oleh karena itu, pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat bukan hanya sekadar upaya memproduksi pupuk untuk pemenuhan kebutuhan wilayah tersebut, tetapi juga sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang sering dikeluhkan oleh petani di berbagai daerah.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Presiden Jokowi merinci bahwa kawasan industri pupuk ini direncanakan dengan kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825 ribu ton amonia setiap tahunnya. Investasi yang diperlukan untuk proyek ini diperkirakan mencapai kurang lebih 30 triliun Rupiah. “Memang ini proyek yang sangat besar, dengan investasi kurang lebih 30-an triliun Rupiah,” ucap Presiden.
Selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Papua Barat, proyek ini juga diharapkan dapat menopang kebutuhan pupuk di wilayah timur Indonesia, seperti Maluku dan Maluku Utara. “Kemudian juga sebagian bisa diekspor karena lebih dekat ke Australia, karena Australia juga impor sebagian dari kita dan sebagian dari negara lain,” tambahnya. Dengan demikian, proyek ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada peningkatan ekspor pupuk Indonesia, yang dapat mendukung perekonomian nasional.
Presiden Jokowi juga memberikan penekanan terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) di wilayah Papua. Beliau menilai perlu adanya penyesuaian suplai SDM yang dapat sesuai dengan kebutuhan industri dan lapangan. “Saya kira ini kesempatan yang baik bagi SDM-SDM muda di tanah Papua untuk ikut membangun industri pupuknya sendiri,” tandasnya. Dengan melibatkan SDM lokal, diharapkan pembangunan kawasan industri pupuk ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan potensi sumber daya manusia di Papua Barat.
Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan, Presiden Jokowi berharap agar konstruksi kawasan industri pupuk dapat segera dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun 2038. Dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat, diharapkan proyek ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secepat mungkin bagi masyarakat di Papua Barat.**
Komentar