JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), pada 6 November 2023, Indonesia secara resmi telah diterima sebagai anggota penuh ke-40 di Financial Action Task Force (FATF). Keputusan ini merupakan hasil dari perundingan di Paris yang berlangsung pada akhir Oktober 2023. Senin, 6 November 2023.
Presiden Jokowi dengan penuh kebanggaan menyampaikan kabar gembira ini di Istana Merdeka, Jakarta. “Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik bahwa dari hasil perundingan di Paris akhir Oktober kemarin, alhamdulillah, Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force (FATF),” ujar Presiden dengan senyum menghiasi wajahnya.
FATF adalah organisasi internasional yang fokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi ini memegang peran penting dalam mendukung upaya melawan kejahatan keuangan internasional dan meningkatkan kepercayaan pada sistem keuangan di tanah air.
Keanggotaan ini bukan sekadar tanda pengakuan internasional; ini adalah komitmen nyata pemerintah Indonesia dalam memerangi praktik-praktik ilegal yang merugikan perekonomian global. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa langkah ini akan memengaruhi persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dalam iklim investasi di negeri ini. Ini adalah langkah besar dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam melawan pencucian uang dan terorisme global.
“Keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya confidence, meningkatnya trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi,” ujar Presiden Jokowi dengan penuh semangat.
Presiden Jokowi juga mengungkapkan apresiasi mendalamnya kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta para pemangku kepentingan kunci lainnya yang telah bekerja keras untuk mewujudkan keanggotaan Indonesia di FATF. Upaya kolektif ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan global terkait kejahatan keuangan.
“Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia yang lebih baik,” tandasnya. Ini adalah panggilan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam melawan kejahatan keuangan dan pendanaan terorisme, demi kepentingan bersama.
Dalam acara pernyataan pers ini, Presiden Jokowi ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana. Mereka menyampaikan kegembiraan atas pencapaian ini dan memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan terus bekerja keras untuk menjalankan komitmen yang diemban sebagai anggota FATF.
Bantuan Pangan untuk Rakyat Indonesia – Komitmen Pemerintah hingga Juni 2024
Selain pengumuman penting mengenai keanggotaan FATF, Presiden Jokowi juga mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan keamanan pangan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka pada tanggal 6 November 2023, Presiden Jokowi memutuskan untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga Juni 2024.
Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Presiden telah menyetujui kelanjutan bantuan pangan bagi rakyat Indonesia selama tahun 2024. Bantuan pangan ini berupa beras dan diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan masing-masing keluarga menerima 10 kilogram beras setiap bulan.
Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kecukupan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Indonesia telah mendengarkan kebutuhan rakyat dan meresponsnya dengan langkah-langkah konkrit.
Selain bantuan beras, pemerintah juga memberikan bantuan stunting untuk 1,45 juta keluarga rawan stunting (KRS). Data mengenai keluarga rawan stunting berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Total dana yang dialokasikan untuk bantuan stunting mencapai Rp446,242 miliar per kuarternya, dengan total sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan.
Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan dan Kesiapan Stok Beras Nasional
Menteri Airlangga Hartarto juga memberikan laporan mengenai realisasi penyaluran bantuan pangan pada tahun 2023. Hingga September, penyaluran bantuan mencapai 94,95 persen, sementara pada Oktober, mencapai 94,89 persen. Sementara itu, hingga tanggal 5 November, realisasi penyaluran mencapai 18,45 persen. Pemerintah masih fokus pada penyaluran bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukannya.
Ketersediaan stok beras nasional juga menjadi perhatian penting. Menteri Airlangga mengungkapkan bahwa hingga 2 November 2023, stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) mencapai 1,44 juta ton. Meskipun stok beras saat ini dalam kondisi aman, Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp19,1 triliun. Dana ini akan digunakan untuk penyaluran tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, tahap kedua sebesar Rp8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan keperluan lainnya sebesar Rp2,8 triliun.
Airlangga Hartarto juga mengungkapkan arahan dari Presiden untuk Menteri Keuangan segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga ketersediaan beras dan memastikan stabilitas harga.
Insentif untuk Dukung Ketersediaan Beras
Terkait dengan insentif yang akan diberikan, Menteri Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan menanggung bea masuk beras dengan tarif spesifik sebesar Rp450 per kilogram. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) akan diberikan oleh Kementerian Keuangan, dan Badan Pangan akan berperan dalam persiapan dan pelaksanaannya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa stok beras pemerintah saat ini dalam kondisi aman. Pemerintah terus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga bulan Januari mendatang. Dengan demikian, stok beras akan mencapai hampir 2 juta ton, mengamankan kebutuhan pangan rakyat Indonesia.[]
Komentar