Ketua Forbes DPR dan DPD RI Aceh M Nasir Djamil: Jangan Ancam Rakyat dengan Penghentian JKA

JAKARTA – M Nasir Djamil, Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh, telah mengeluarkan peringatan terkait penghentian layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dilontarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Nasir Djamil menekankan bahwa kesehatan adalah hak mendasar yang tidak boleh dipertaruhkan, dan meminta Kemenkes untuk tidak mengancam rakyat Aceh dalam isu ini.

Dalam pernyataannya, Nasir Djamil menyatakan bahwa urusan teknis terkait penyelesaian kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan bukan prinsip yang bisa diperdebatkan. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan tanpa hambatan apa pun, sementara utang masih bisa dinegosiasikan.

Ancaman penghentian layanan JKA pada tanggal 11 November yang diungkapkan oleh Kemenkes, yang diwakili oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah I Sumatera Utara dan Aceh, dr. Mariamah MKes, telah menuai kritik keras dari Nasir Djamil. Ia menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan yang tidak dapat ditolerir. Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, termasuk Nasir Djamil, bersatu dalam penolakan terhadap penghentian layanan JKA.

Nasir Djamil juga mendesak Pj Gubernur Aceh dan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) untuk segera menyelesaikan masalah teknis yang mungkin menjadi penyebab konflik ini. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus membuat masyarakat menderita, terutama karena kesehatan adalah hal yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Forbes, melalui pernyataan ini, berharap agar surat peringatan yang diterima oleh Pemerintah Aceh dari BPJS Kesehatan akan direspons dengan langkah konkret. Mereka memperingatkan bahwa tidak ada yang sulit jika terdapat kepedulian dan kemauan untuk menolong rakyat. Layanan kesehatan melalui JKA harus tetap lancar, dan hal ini harus diutamakan tanpa menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan di kalangan masyarakat Aceh. Pelayanan kesehatan juga dianggap sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

 

INFOACEH.NET

 

Komentar