Aceh Utara – Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Petani Krueng Pase menggelar unjuk rasa yang memikat di depan Kantor Bupati Aceh Utara, kawasan Landing, Kecamatan Lhoksukon pada Senin (4/9/2023). Mereka memprotes lambannya pembangunan Bendungan Krueng Pase yang telah mencapai tiga tahun dan masih dalam kondisi mangkrak. Petani-petani ini dengan tekad bulat menuntut agar pemerintah pusat segera menyelesaikan proyek ini, yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan pertanian mereka.
Dalam aksi protes yang terorganisir dengan baik ini, para petani membawa poster dan spanduk dengan tulisan-tulisan yang menggugat, seperti “Bendungan Krueng Pase Harapan Kami,” “Sawah Kami Butuh Air, Bukan Janji,” dan “Tiga Tahun Tidak Bersawah.” Kekecewaan yang mendalam juga diungkapkan terhadap sikap Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, yang menolak menemui massa untuk menandatangani petisi mereka. Sebagai gantinya, Pj Bupati mengutus Asisten II Setdakab Aceh Utara, Ir. Risawan Bentara, untuk mewakili pemerintah.
Koordinator aksi, Misbahuddin Ilyas, memberikan penjelasan tentang tiga tuntutan utama yang disampaikan kepada Pj Bupati Aceh Utara Mahyuzar. Pertama, mereka meminta pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan pembangunan Bendungan Krueng Pase yang sangat dibutuhkan oleh petani di delapan kecamatan Aceh Utara dan satu kecamatan di Kota Lhokseumawe. Kedua, mereka menuntut kompensasi atau penggantian kerugian kepada petani yang terdampak selama tiga tahun terakhir. Ketiga, mereka mendesak agar proses pelelangan proyek Bendungan Krueng Pase dilakukan secara transparan untuk memastikan bahwa proyek tersebut dikerjakan dengan baik.
Dampak lambannya pembangunan Bendungan Krueng Pase terasa begitu serius pada pertanian daerah tersebut. Sebanyak 8.922 hektar sawah tidak mendapatkan pasokan air yang cukup, dan sekitar 300 ribu petani tidak dapat bekerja di sawah mereka selama tiga tahun terakhir. Kerugian yang diakibatkan oleh kondisi ini diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun.
Proyek Bendungan Krueng Pase, yang memiliki anggaran sebesar Rp 44,8 miliar dari APBN dan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, hingga saat ini belum selesai dibangun. Aksi petani ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendorong penyelesaian proyek yang vital ini untuk mendukung pertanian lokal. (IA)
INFOACEH.NET
Komentar