Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia, Rizal Ramli, kembali menggebrak dunia politik dengan pernyataannya yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sebuah pertemuan dengan media dan tokoh-tokoh terkemuka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 21 Agustus 2023, Rizal Ramli menyoroti peningkatan praktek korupsi di Indonesia di era pemerintahan Jokowi.
“Dulu kami berjuang keras agar Indonesia terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Namun, ironisnya, hari ini korupsi malah semakin ganas,” ujar Rizal Ramli dalam pertemuannya.
Rizal Ramli juga mengambil contoh dari penampilan Presiden Jokowi pada upacara Kemerdekaan Indonesia ke-78 di Istana Negara. Ia menunjuk pakaian daerah yang dipakai oleh Jokowi sebagai tanda ambisi membangun dinasti.
“Hari ini Jokowi bercita-cita untuk menjadi raja di Indonesia, lihat saja dandanannya. Kalau memakai pakaian daerah biasa, namun kali ini memakai pakaian daerah raja-raja, bahkan seperti Raja Amangkurat yang pernah dikenal sebagai pengkhianat nomor satu di Indonesia,” tegas Rizal Ramli.
Pernyataan ini langsung mencuri perhatian media dan publik, mengundang beragam tanggapan dan interpretasi. Beberapa kalangan mendukung pandangan Rizal Ramli, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya untuk mempolitisasi pakaian daerah.
Kritik Rizal Ramli tidak hanya terfokus pada pakaian Jokowi, namun juga menyentuh isu fundamental yaitu korupsi dan nepotisme. Ia mendesak KPK untuk kembali fokus pada peran intinya dalam memberantas korupsi dan nepotisme, tanpa memandang siapapun pejabat yang terlibat.
Rizal Ramli juga mengambil contoh Korea Selatan sebagai teladan dalam pemberantasan korupsi. Ia mengungkapkan bahwa di Korea Selatan, mantan presiden dan tokoh tinggi negara tidak luput dari hukuman jika terlibat dalam praktek korupsi. Hal ini menciptakan atmosfer yang mencegah pejabat dari perilaku korup.
Namun, respons terhadap pernyataan Rizal Ramli ini belum selesai. Banyak pihak yang menganggap bahwa kritik ini harus dibuktikan dengan data dan fakta yang lebih kuat. Sementara itu, Presiden Jokowi dan pemerintah masih bungkam terkait kritik ini, sehingga pertanyaan tentang kebijakan pemberantasan korupsi di era Jokowi masih menjadi bahan perdebatan yang hangat di masyarakat.
sumber : TEMPO
Komentar