SeputarAceh | Takengon – Pentingnya pengetahuan mitigasi konflik gajah bagi masyarakat di daerah rawan konflik satwa menjadi sorotan di tengah meningkatnya konflik antara gajah dan manusia. Peran serta dari semua pihak menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini.
Anggota Komisi IV DPR RI, T. A. Khalid, mengatakan hal tersebut saat pembukaan Bimtek untuk membahas solusi konflik gajah liar di Aceh Tengah pada tanggal 31 Juli 2023. Recananya, dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan pimpinan daerah dari wilayah-wilayah yang sering mengalami konflik gajah dan manusia.
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mencari solusi bersama dan merancang langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk melindungi kehidupan gajah dan mencegah konflik dengan manusia.
Beberapa langkah mitigasi yang dihadirkan dalam pertemuan nanti antara lain pemetaan wilayah konflik, peningkatan kesadaran masyarakat, pembangunan pagar pengaman, serta edukasi tentang perilaku yang aman saat berada di sekitar habitat gajah.
T. A. Khalid juga menekankan bahwa konflik antara satwa liar dan manusia bisa merugikan baik masyarakat maupun gajah itu sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan tentang mitigasi konflik menjadi hal yang penting bagi masyarakat di daerah rawan konflik.
Diharapkan melalui pemahaman yang tepat, masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan mengurangi risiko terjadinya konflik.
Dengan peran serta aktif dari berbagai pihak dan pengetahuan yang memadai tentang mitigasi konflik gajah, wilayah-wilayah rawan konflik dapat menjadi lebih harmonis bagi gajah dan manusia.
Sementara itu, Pj Bupati Aceh Tengah Ir Teuku Mirzuan MT mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan BKSDA bahwa akan lahir sebuah Pergub terkait koridor peta indikatif.
“Dengan adanya peta ini kita mempunyai ropmap penanganan gajah liar dan manusia, sengau tujuan kita sesuai motinkita adalah lestrai hutanku sejahtera rakyatku,” terang Mirzuan. (R)
Komentar