Seputarceh.id | Bireuen – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen Rusyidi Muktar, S. Sos tidak setuju mengenai wacana Pj. Bupati merumahkan 6.247 tenaga kontrak di Lingkungan Pemkab Bireuen.
Hal itu disampaikan Politisi yang akrab disapa Ceulangik itu menanggapi surat edaran Pj. Bupati Bireuen Aulia Sofyan bernomor B/185/M.02.03/2022, terkait wacana merumahkan 6.247 tenaga honorer dan kontrak.
“Saya tidak sependapat dengan wacana Pj. Bupati merumahkan Tenaga Honor dan kontrak yang telah bekerja selama bertahun-tahun,” ujar Rusyidi pada acara Musrembang di Kecamatan Peusangan pada Rabu 15 Februari 2023
Politisi Partai Aceh itu menyebutkan, kebijakan Pj. Bupati tidak pro rakyat dan dapat menambah pengangguran di Kabupaten Bireuen.
“Seharusnya Pj. Bupati yang merupakan putra asli Bireuen harus memikirkan solusi untuk mengurangi pengangguran, bukan malah memecat yang telah bekerja bertahun-tahun,” imbuhnya
Seharusnya, kata Ceulangik, sebelum mengeluarkan Surat Edaran, Pj. Seharusnya mempelajari dan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak terkait surat dari Kemenpan RB.
“Aceh tidak sama dengan daerah lain, kita memiliki dua aturan Yang bisa kita jalankan bersama, yakni UUD 1945 dan UU PA Yang mengatur kekhususan Aceh, jadi jangan langsung diambil keputusan,” imbuhnya
Ceulangik menyebutkan, di Bireuen ada beberapa Universitas yang melahirkan ribuan Sarjana tiap tahunnya, minimnya lapangan kerja membuat pengangguran bertambah setiap Tahun.
“Jika Pj. Bupati tidak memikirkan solusi, maka pengangguran di Bireuen tidak bisa dibendung, angka kemiskinan pun akan terus bertambah, masyarakat menganggap Pemkab Bireuen gagal menciptakan lapangan kerja,” lanjut Ceulangik
Ceulangik menuturkan, jika Pj. Bupati tetap bersikukuh merumahkan mereka, maka akan timbul polemik ditengah masyarakat, di khawatirkan akan terjadi protes besar-besaran.
“Jangan disamakan dengan daerah lain, yang memiliki banyak Industri dan perusahaan swasta yang bisa menampung tenaga kerja, sarjana-sarjana di Bireuen hanya berharap pekerjaan di Instansi-instansi Pemerintah, walaupun hanya menjadi tenaga honor dan honorer ,” pungkas Rusyidi Mukhtar
Komentar