Seputaraceh.id — Selain bersinergi dalam Program Anak Lahir Bidan Beri Akta (Alib BATA) Ekstra untuk pendaftaran bayi baru lahir, BPJS Kesehatan kembali memperkuat sinergi dengan menggandeng pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sekaligus Petugas Registrasi Kampung (PRK) untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Bener Meriah mengakses layanan administrasi pendaftaran dan perubahan data kepesertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam kolaborasi ini, PRK yang menerima laporan masyarakat desa yang akan membantu proses pengurusan administrasi kependudukan seperti validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Dukcapil Kabupaten Bener Meriah, untuk kemudian dilaporkan dan ditindaklanjuti ke BPJS Kesehatan baik untuk pendaftaran maupun perubahan data.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, Zulfikar mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kepuasan masyarakat melalui kemudahan akses layanan masyarakat yang mayoritas bermukim didaerah perbukitan ini.
“Mayoritas terkendala waktu dan biaya karena lokasi rumah yang jauh dari pusat pemerintahan dan kantor BPJS Kesehatan, sedangkan kalau layanan digital seperti Aplikasi Mobile JKN atau pelayanan melalui WhatsApp juga mereka terkendala terbatasnya jaringan internet. Harapan kami, dengan kolaborasi ini, bisa dilakukan sekaligus pengurusan NIK, KK dan kartu BPJS oleh PRK,” ujar Zulfikar pada rapat perdana antara BPJS Kesehatan, Dinas Dukcapil dan koordinator PRK kabupaten dan kecamatan yang dilangsungkan di Dinas Dukcapil Bener Meriah, Kamis (10/11).
Dikatakannya lagi bahwa saat ini NIK atau KTP dan KK dari Dinas Dukcapil menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan layanan jaminan kesehatan. Pasalnya, selain menjadi basis pendaftaran, NIK atau KTP juga dapat digunakan langsung untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas, klinik atau rumah sakit tanpa perlu membawa kartu fisik BPJS Kesehatan.
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Bener Meriah, Eriyanto Abduh Yunus yang dihubungi terpisah, menyampaikan bahwa topografi wilayah dan kondisi masyarakat Kabupaten Bener Meriah masih menjadi faktor penghambat terealisasinya digitalisasi layanan.
“Wilayah kita ini bukan perkotaan, tapi kita juga bukan daerah yang pedalaman sekali, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada masyarakat kita yang belum paham digitalisasi layanan. Makanya harus kita bantu jemput ke lapangan melalui PRK supaya terjangkau semua,” ungkap Eriyanto.
Dihubungi melalui saluran telepon, Koordinator PRK Kabupaten Bener Meriah, Ainal Mardhiah juga menyatakan bahwa disamping membantu kemudahan akses pengurusan administrasi kependudukan dan JKN, pihaknya senantiasa berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan dan pembaharuan administrasi kependudukan.
“Kami nggak bosan-bosan mengingatkan masyarakat untuk melaporkan ke petugas, supaya tidak ada kendala saat mengakses layanan publik, baik itu KTP atau administrasi kependudukan lainnya. Jangan sampai ada kendala saat mau berobat,” ujar Ainal.[]
Komentar