Seputaraceh.id — Sejumlah lintas tokoh masyarakat, anggota DPRA dan sejumlah unsur dinas terkait mengadakan silaturahmi di Dayah Kupi, Teupin Punti Aceh Utara, Senin (10/10/2022). Pertemuan tersebut dipadukan dengan tema “Solusi dan Tahapan Penanggulangan Banjir di Aceh Utara”.
Pertemuan itu difasilitasi oleh Ketua WAG “The Light From Pase”, Ir. Muhammad Hatta, S.ST., M.T. Dalam acara turut hadir anggota DPRA Mawardi alias Tgk Adek, Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali dan Anggota DPRA Dapil V, Ridwan Yunus.
Kemudian hadir juga Ketua KPA Wilayah Pase, H. Abubakar akrab disapa Abu Len, Kepala Bappeda Aceh Utara, M. Nasir, Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Edi Anwar, S.T dan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc.
Selain itu, tokoh pemuda Aceh Utara, di antaranya Shaifuddin Fuady, Teuku Hidayatuddin, Teuku Asmoni Alwi, Fachrurriza, Vicky Maldini, Tgk. Hafiz Almansuri, H. Ibnu Sakdan, Muhammad Mizlan Nuzuly, Iptu Faisal, M. Jafar (Kabid Pengairan Dinas PUPR Aceh Utara), Tgk. Juned, Umar Adam, dan Tgk. Murhaban, S.H.
Muhammad Hatta yang menjadi moderator menyampaikan pertemuan itu untuk saling memberikan saran dan masukan konstruktif terkait penanganan banjir di Aceh Utara.
“Kita harus saling mendoakan, menguatkan, dan bergerak bersama sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang kita miliki untuk mencari solusi dan tahapan penyelesaian banjir di Aceh Utara,” ujar Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kota Lhokseumawe ini.
Anggota DRPA Tgk. Adek mengatakan penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
“Pada 3 Agustus 2022, kami semua Anggota DPRA Dapil V telah menyampaikan secara langsung kepada Kepala BNPB dan para Deputi tentang penanggulangan bencana banjir di Aceh Utara. Ketika itu hadir Sekda Aceh, Kepala BPBA, Asisten II Sekda Aceh Utara, Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Kalaksa BPBD Aceh Utara, dan Pak Hatta mewakili tokoh masyarakat, di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh,” ujarnya.
Tgk. Adek menyebut butuh ikhtiar bersama supaya persoalan banjir secara bertahap dapat teratasi di Lhoksukon dan sekitarnya.
Ketua DPRK Arafat Ali dalam kesempatan itu juga mengatakan butuh perencanaan yang tepat dan dukungan semua pihak supaya banjir bisa teratasi.
“Harus ada komitmen dan dukungan yang jelas terhadap perencanaan yang permanen untuk penanggulangan banjir, baik dari pemerintah maupun Anggota DPRA,” ujarnya.
Anggota DPRA Ridwan Yunus menyebut bencana banjir dapat diprediksikan sehingga butuh solusi dan tahapan penyelesaiannya.
“Penanganan banjir di Aceh Utara harus jadi Program Strategis Nasional. Ketua DPRA dan Anggota DPRA Dapil V bersama Pemkab dan DPRK Aceh Utara harus bertemu langsung dengan Pj. Gubernur Aceh untuk membahas penanganan banjir di Aceh Utara,” katanya.
Di dalam momen tersebut, Abu Len juga memberikan tanggapan. mengatakan di Dapil V ada 12 Anggota DPRA semuanya harus berpikir untuk menangani banjir di Aceh Utara.
“Setiap pembangunan di Aceh Utara tidak boleh menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pemerintah juga harus melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh, dan semua sungai di Aceh Utara harus ada tanggulnya,” kata Abu Len.
Kepala Bappeda M. Nasir menyampaikan kewenangan terkait sungai seperti Krueng Keureutoe, Krueng Peuto, dan Krueng Pirak, ada di provinsi.
“Menurut BPBA, DED untuk Krueng Keureutoe, Krueng Peuto, dan Krueng Pirak sudah ada, semoga ini bisa terealisasi. Bapak Pj. Bupati Aceh Utara telah meminta kepada BNPB untuk memfasilitasi pertemuan dengan kementerian/lembaga terkait tentang penanggulangan banjir di Aceh Utara,” tuturnya.
Sementara Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Edi Anwar, S.T, mengatakan jika Waduk Keureuto telah selesai pembangunannya, maka akan dapat mengurangi banjir di Aceh Utara. Di samping itu, permasalahan banjir di Aceh Utara juga disebabkan usia tanggul sudah begitu lama dan sebagiannya mulai rusak.
Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc., mengatakan Pemkab Aceh Utara harus lebih cekatan, serta butuh tindakan tegas dan akurat untuk mengatasi banjir.
“Pemerintah harus melakukan kajian dan penelitian berapa tingkat daya tampung dan kapasitas di setiap sungai. Setelah itu diketahui, bisa dicari solusi penanganan banjir di Aceh Utara,” ujarnya.
Di akhir pertemuan tersebut disepakati bersama tentang pernyataan sikap yang dibacakan Ketua DPRK Aceh Utara. Yakni, mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
Selain itu, mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan pertemuan khusus dengan Ketua dan Anggota DPRA serta Pemerintah Aceh terhadap penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya.[]
Jamaluddin Idris
Komentar