Seputaraceh.id – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Krueng Keureuto di Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi tiap tahun.
YARA menyampaikan dengan selesainya waduk standar nasional itu setidaknya dapat meminimalisir air hujan yang menguyur dataran tinggi gayo dapat tertampung secara baik di waduk tersebut.
YARA juga meminta Pemerintah Aceh bahkan pemerintah pusat untuk lebih serius menangani persoalan itu terkait menyempitnya beberapa badan sungai di Aceh Utara.
“Serta dangkalnya sungai akibat sedimentasi, sehingga tidak dapat mengairi secara maksimal dari hulu hingga hilir,” kata Ketua YARA Perwakilan Aceh Utara, Iskandar P.B kepada wartawa, Minggu (09/102022).
Iskandar mengatakan waduk itu dibutuhkan penanganan secara konferensif terhadap persoalan banjir di Aceh Utara yang terjadi dalam setahun sampai tiga kali, seakan Pemerintah terkesan tidak bersikap soal itu.
“Bukan hanya soal penanganan jangka pendek terhadap banjir, seperti evakuasi, beri bantuan sembako untuk masyarakat. Itu semua tidak sebanding dengan dampak kerugian harta benda yang dialami masyarakat,” kata Iskandar lagi.
Bahkan, menurutnya, masyarakat cukup menderita dan rugi setiap tahunya, sementara solusi kongkrit soal menghilangkan banjir dari Aceh Utara tidak dipikirkan.
“Sehingga, persoalan banjir tidak lagi menghantui masyarakat Aceh Utara, jangan sampai Aceh Utara dikenal sebagai Kabupaten Wisata Banjir,” sebut Iskandar.
Di samping itu, Iskandar juga berasumsi bahwa persoalan banjir juga disebabkan oleh dugaan maraknya terjadi penebangan hutan dan pengerusakan lingkungan di Aceh Utara.
“Saya dengar Polhut ada di Aceh Utara, tapi saya kurang tau apa apa saja yang telah mereka kerjakan? Bahkan saya tidak mendegar prestasi dari mereka dalam menjaga hutan Aceh Utara,” tandas Iskandar lagi.
Iskandar menyebut hutan mempunyai multifungsi yang sangat penting menyerap air agar tidak mengakibatkan bencana.
“Pihak yang semestinya berwenang dalam menjaga hutan justru diduga tidak bekerja. Ini yang harus dibenahi agar hutan Aceh Utara terlindungi dari tangan-tangan jahil,” ucap Iskandar.
Sebagaimana diketahui, Aceh Utara saat ini sedang dilanda bencana banjir sejak beberapa hari yang lalu. Sejumlah kecamatan dilaporkan terendam, namun terparah berada di kecamatan Lhoksukon, pusat ibukota kabupaten. Akibatnya, ribuan warga terpaksa harus mengungsi.[]
Komentar