Banda Aceh – Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2021 di Provinsi Aceh berfokus pada tema “Energi, Sinergi, dan Harmoni” yang digelar di Anjong Mon Mata, Komplek Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (23/11/2021).
Acara ini dihadiri oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinai Aceh yg mewakili Gubernur Aceh, Wali Kota Banda Aceh, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Kepala BI Lhokseumawe, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, Kementerian Keuangan, Perwakilan Forkopimda, Pimpinan SKPA/Instansi/Lembaga, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Pengusaha, Pesantren, dan Tokoh Masyarakat.
Total peserta luring mencapai 80 orang, sedangkan peserta daring yang mengikuti via Zoom berjumlah 185 orang (total peserta: 265 orang).
Achris Sarwani menyampaikan, Peran utama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh adalah sebagai strategic advisor bagi pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian regional menjadi krusial dimasa pemulihan ekonomi.
Sepanjang tahun 2021, dinamika ekonomi di Provinsi yang memiliki kekhususan dan kelebihan dibanding daerah lain juga menjadi peluang dan tantangan tersendiri. Melalui berbagai program yang disinergikan oleh berbagai stakeholder, KPwBI Provinsi Aceh berpartisipasi aktif dalam pemulihan ekonomi Provinsi Aceh.
KPwBI Provinsi Aceh senantiasa melakukan upaya nyata mewujudkan pelayanan terbaik dalam berbagai aspek seperti pengelolaan uang rupiah, digitalisasi sistem pembayaran, elektronifikasi transaksi pemerintah, dukungan pengembangan generasi muda melalui program beasiswa, dukungan pengembangan UMKM Unggulan, hingga dukungan infrastuktur penunjang digitalisasi, tuturnya melalui luring.
Tentunya peran Bank Indonesia di daerah senantiasa bersinergi baik dengan stakeholder maupun mitra kerja. Pada tahun 2021, KPwBI Provinsi Aceh berpartisipasi aktif pada beberapa satuan tugas maupun tim koordinasi.
Dalam wadah TPID, sebagai garda depan penjaga inflasi di daerah, telah melakukan High Level Meeting di Provinsi dan beberapa Kabupaten Kota. Selanjutnya, dalam upaya perbaikan Current Account Deficit (CAD), Bank Indonesia terlibat dalam Satuan Tugas Percepatan Ekspor dan Satuan Tugas Investasi.
Guna meningkatkan peran advisory di daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia menginisasi TIM9, terdiri dari 9 instansi vertikal keuangan di Aceh. Terakhir, dalam rangka peningkatan inklusivitas serta peningkatan pendapatan daerah, dibentuk lah TP2DD di Provinsi dan 23 Kab/Kota se Aceh sebagai koordinasi peningkatan digitalisasi keuangan, tegasnya.
“Optimisme perbaikan ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2022. KPwBI Provinsi Aceh memperkirakan ekonomi Provinsi Aceh akan tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan laju diatas 4% (yoy).
Selanjutnya, inflasi diperkirakan berada pada rentang target nasional pada 3% +-1%. Tentu optimisme ini juga memerlukan sinergi dan strategi dari semua stakeholder untuk mewujudkan perekonomian Provinsi Aceh ke arah yang lebih baik.
Program vaksinasi, kemudahaan akses pembiayaan dan bisnis, pengembangan dan korporatisasi UMKM, pembukaan sektor produktif dan aman, hilirisasi industri, serta penyerapan anggaran yang optimal menjadi kunci tumbuhnya ekonomi Aceh.
Pada tahun 2022, KPwBI Provinsi Aceh akan berfokus pada pengembangan agroindustri guna meningkatkan efek multiplier hasil bumi Provinsi Aceh. Dari sisi sistem pembayaran, peningkatan inklusivitas melalui transformasi perluasan ekosistem keuangan digital dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah akan menjadi fokus pengembangan, ”
Acris menjelaskan, Demi menjaga aktivitas perekonomian tetap berjalan, transformasi digital adalah suatu keniscayaan. Pasca Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, Presiden mengamanahkan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. Pembentukan TP2DD bertujuan untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
Telah terbentuknya TP2DD di tingkat Provinsi dan seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Aceh merupakan wujud nyata komitmen untuk mengakselerasi elektronifikasi transaksi belanja dan pendapatan pemerintah daerah. Forum TP2DD akan melahirkan berbagai inovasi program elektronifikasi melalui pemanfaatan berbagai kanal pembayaran non tunai berbasis digital yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus optimalisasi pelayanan publik, ujarnya.
“TP2DD juga berperan dalam mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, dan sebagai solusi mencegah penyebaran virus COVID-19. TP2DD akan menjadi motor penggerak sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta industri keuangan dan sistem pembayaran dalam mendukung terwujudnya smart city serta ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Aceh,”
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah dr. Taqwallah M. Kes. menjelaskan, bahwa Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di berbagai sektor, yakni Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Perikanan dan sebagainya. Potensi tersebut mampu mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi Aceh di masa pandemi yang masih diliputi ketidakpastian.
Sampai dengan triwulan III 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh berangsur membaik dan berada di angka 2,82% (yoy), angka ini lebih baik dari pertumbuhan di periode yang sama di tahun lalu yang tumbuh negatif di angka 0,10% (yoy). Hal tersebut menjadi sinyal pemulihan ekonomi Provinsi Aceh sekaligus menjadi momentum bagi semua agar terus optimis dalam membangun perekonomian Provinsi Aceh.
Selain menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global, Provinsi Aceh juga menghadapi beberapa tantangan yang harus diselesaikan bersama untuk mendorong pembangunan daerah. Tiga tantangan tersebut adalah bagaimana mendorong vaksinasi kepada seluruh masyarakat Aceh, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan terakhir bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten sebagai wujud kesejahteraan daerah. Sehingga, diperlukan sinergitas antar lembaga negara, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong transformasi ekonomi di Aceh, tuturnya.
Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Aceh juga memberikan penghargaan Anugerah Bank Indonesia Aceh 2021 dengan 9 kategori sebagai bentuk apresiasi kepada stakeholders, yang terdiri dari UMKM Binaan Terbaik, Klaster Binaan Terbaik, Pesantren Binaan Terbaik, Media Mitra Terbaik, Responden Liason Terbaik, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) QRIS Terbaik, Bank Mitra Peredaran Uang Rupiah (PUR) Terbaik, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik, dan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Terbaik dengan total pemenang 19 stakeholders.
Dengan sinergi Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya, seluruh potensi ekonomi yang dimiliki Aceh dapat dioptimalkan pengelolaannya, sehingga memberikan manfaat maksimal dalam upaya bersama mewujudkan masyarakat Aceh yang Adil, Sejahtera dan Barokah.
Komentar