Jakarta – Beberapa sekolah dibuka kembali di negara bagian Karnataka di India pada Senin setelah ditutup pekan lalu. Penutupan dilakukan ketika terjadi protes atas siswa yang dilarang mengenakan jilbab di kelas.
Larangan berjilbab di kelas muncul ketika Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi bersiap untuk pemilihan di negara-negara bagian utama. Masalah ini secara luas dilihat oleh komunitas minoritas Muslim India sebagai upaya untuk mengesampingkannya oleh pihak berwenang di negara yang didominasi Hindu.
Polisi berjaga-jaga ketika siswa berseragam merah muda, berjumlah sekitar 12 anak mengenakan jilbab. Para siswa memasuki sekolah putri pemerintah tempat masalah pertama kali berkobar di distrik Udupi, negara bagian India selatan, sekitar 400 km (250 mil) dari pusat teknologi Bengaluru.
Pihak berwenang telah melarang pertemuan lebih dari lima orang dalam jarak 200 meter dari institusi pendidikan di daerah tersebut. Pembukaan sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Namun perguruan tinggi tetap tutup.
Pekan lalu sebuah pengadilan di negara bagian melarang siswa mengenakan pakaian keagamaan apa pun. Larangan berlaku mulai dari selendang safron, yang dikenakan oleh sebagian umat Hindu, hingga jilbab, di ruang kelas sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Devadatt Kamat, seorang pengacara dalam kasus tersebut, mengatakan dalam sidang online pada hari Senin bahwa kliennya telah menggunakan jilbab sejak awal bersekolah. Mereka meminta izin tetap mengenakan jilbab dengan warna seragam sekolah.
Pekan lalu beberapa sekolah menolak masuknya anak perempuan dan perempuan berhijab. Sekolah mengutip perintah 5 Februari 2022 tentang seragam oleh negara, oleh partai Modi.
Beberapa siswa dan orang tua Muslim memprotes langkah tersebut, yang memicu protes balasan dari siswa Hindu. Para siswa Hindu mengenakan selendang safron dan meneriakkan slogan-slogan.
Partai Modi memperoleh dukungannya terutama dari komunitas mayoritas Hindu, yang merupakan sekitar 80 persen dari populasi India yang berjumlah sekitar 1,4 miliar. Sedangkan Muslim menyumbang sekitar 13%.
Seorang siswa di Udupi, Ayesha Imthiaz, mengatakan sangat memalukan diminta melepas jilbab sebelum kelas.
Seorang pejabat di distrik pesisir, Pradeep Kurudekar S, mengatakan akan menunggu perintah dari pemerintah untuk melanjutkan semua kelas.
Sumber : Tempo.co
Komentar