Pro Kontra RUU Ketahanan Keluarga


Penulis Oleh: Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Keluarga)

Lima anggota DPR mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga. Mereka adalah Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani (PKS), Ali Taher (PAN), Sodik Mudjahid (Gerindra) dan Endang Maria Astuti (Golkar). RUU ini dibuat berangkat dari kepedulian terhadap tingginya tingkat persoalan disharmonisasi keluarga di Indonesia. Untuk itu perlu ada undang-undang agar persoalan ketahanan keluarga dapat menjadi jalan lain pemecahan berbagai persoalan sosial di ruang lingkup keluarga.

Faktanya kondisi sosial kita menunjukkan betapa rapuhnya kondisi objektif didalam dunia perkawinan. Di Aceh sendiri Tren angka perceraian terus meningkat tiap tahun dan mayoritas dilakukan oleh pasangan wanita (istri) terhadap pria atau cerai gugat. Menurut data Mahkamah Syariah Aceh. Laporan perkara yang diterima dari seluruh Aceh selama 2019 berjumlah 12.656 atau meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah 10.738 perkara, dan yang belum diputuskan oleh pengadilan hanya 738 perkara. Untuk tahun 2018 misalnya, perkara gugat cerai berjumlah 4.000 dan isbat nikah berjumlah 3.848 perkara.

Sementara, cerai talak hanya berjumlah 1.562 perkara ditambah beberapa persolan lain. Kemudian, perkara gugat cerai di tahun 2019 meningkat menjadi 4.976 dan isbat nikah berjumlah 4.296, serta cerai talak hanya 1.724 perkara (muslimahchoice 25/1/2020). Khusus untuk ASN, sepanjang 2019 mencapai 2.531 perkara. Sedangkan yang sudah diputuskan pada tahun 2019 mencapai 750 kasus.
Perceraian ini bagaikan tsunami bagi begitu banyak persoalan yang kemudian timbul karenanya, terutama persoalan pada hak asuh hingga masa depan anak.

Kini RUU ini masuk ke Program Legislasi Nasional 2020. Sejumlah pihak menolak RUU Ketahanan Keluarga karena dinilai mencampuri urusan privat dan cenderung patriarki. Sebagian lainnya menolak karena beralasan ada kelompok agama yang menyusupkan idiologinya kedalam rancangan undang-undang ini. Menurut mereka tak semestinya norma atau etika, terlebih norma agama sebagai aturan privasi, dijadikan hukum positif atau undang-undang. Tak seharusnya negara mencampuri keyakinan individu dan mengaturnya.

Pasal-pasal yang paling banyak mendapat sorotan adalah soal peran perempuan dalam keluarga sebagai pengatur rumah di pasal 25 ayat 3, lama cuti melahirkan dan menyusui bagi pekerja perempuan selama 6 bulan di pasal 29. Larangan jual-beli dan donor sperma atau ovum dan surogasi (penyewaan rahim) di pasal 31 dan 32. Pasal 33 tentang pemisahan kamar orang tua dan anak, serta anak laki-laki dan perempuan. Wajib lapor dan rehabilitasi untuk penyimpangan seksual/LGBT/sadism/masokisme di pasal 85-89. Demikian pula tentang peran suami sebagai pencari nafkah.

Dalam aturan itu, disebutkan di antaranya suami wajib melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran. Sementara, peran istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; menjaga keutuhan keluarga; serta memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUU Ketahanan Keluarga tampak membawa semangat untuk mengembalikan keluarga sebagaimana sebuah keluarga ideal, dimana peran masing-masing anggota keluarga berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini berbagai masalah terjadi karena diabaikannya pengaturan dasar keluarga ini. Masyarakat modern cenderung berpikir dan bersikap pragmatis, sehingga pernikahan lebih diutamakan untuk memenuhi fungsi seksual, reproduksi dan rekreasi. Maka problem runtuhnya keluarga mengambil porsi besar dalam peradaban modern.

Diantara hal yang menyebabkan rapuhnya ketahanan keluarga modern adalah pernikahan yang hanya terfokus untuk mencari kesenangan daripada berpikir tentang tanggung jawab yang kemudian menimbulkan tren tingginya angka perceraian. Putusnya sistem keluarga besar yang tadinya utuh, kemudian bercerai berdampak pada naiknya angka kenakalan remaja, depresi, narkoba bahkan bunuh diri karena kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga.

Untuk itu, meski jauh dari kesempurnaan setidaknya ada upaya dari mereka yang memegang amanah rakyat untuk mencari solusi bagi sengkerut problematika keluarga. Keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat, ketika keluarga terguncang maka dipastikan keguncangan yang sama juga melanda masyarakat. Dari realitas yang ada tampak nyata bahwa penerapan sistem sekuler yang memisahkan agama dengan kehidupan, telah mengambil peranan yang signifikan dalam menghancurkan keluarga.

Para ibu telah diperdaya oleh ide feminisme yang digadang mampu mengangkat kedudukan perempuan dengan melibatkan mereka ke ruang publik untuk berjibaku di bidang ekonomi dan politik. Pada titik tertentu para istri tak berdaya menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus istri dan pekerja. Dalam kondisi yang demikian jalan tengah diambil dengan mengorbankan hak suami dan anak-anak. Ketika materi yang mampu diraih lebih besar dari pendapatan suami maka taat pada suami bukan lagi point penting untuk dilaksanakan. Bahkan istri telah berdiri menjadi pesaing suami untuk peran dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga.

Akan halnya para suami, terkadang dalam banyak kasus begitu sulit memperoleh pekerjaan dikarenakan dominasi perempuan di dunia kerja. Fenomena pertukaran peran dimana istri sebagai pencari nafkah dan suami dirumah menjaga anak-anak menjadi sesuatu yang mudah dijumpai saat ini. Peran suami menjadi subordinat istri. Suami-suami yang telah terkikis fungsi qawwamnya (penjaga) merasa biasa saja, karena toh masyarakat sekuler menganggap ini sesuatu yang lumrah. Feminis liberal telah menancapkan doktrin kebolehan bertukar peran dengan sangat sempurna. Fenomena ini meluas hingga ke kampung-kampung.

Atau dalam kasus yang lain, suami istri sama-sama sebagai pekerja dengan jadwal kerja yang ketat pula. Kapitalis hari ini tidak akan membiarkan para pekerja mereka menggurangi laba neraca pendapatan usahanya. Maka bagimana nasib anak-anak dan generasi yang tumbuh seadanya tanpa tuntunan dan miskin kasih sayang ? Mereka berguru pada lingkungan dan media sosial yang justru semakin merusak jiwa-jiwa suci itu. Jikapun mereka bisa melakukan banyak hal secara mandiri, maka ini bukanlah kemandirian namun keterpaksaan oleh keadaan.

Untuk itu sungguh disayangkan ada pihak-pihak yang kebakaran jenggot dengan terbitnya RUU Ketahanan Keluarga ini. Kedengkian seperti apa yang menyebabkan mereka menentangnya ? Jika karena asumsi mencampuri ruang privat, maka sejatinya RUU Penghapusan Kekerasan Sosial (PKS) jauh lebih dalam campur tangannya di ruang privat daripada RUU Ketahanan Keluarga ini. RUU PKS sampai mengurusi masalah yang paling privat sekalipun dengan mengkriminalisasi suami yang menunaikan haknya dengan delik pemerkosaan dalam perkawinan.

RUU PKS mendorong setiap orang untuk bebas memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain. Pihak yang melakukan kontrol seksual justru bisa dipidanakan. Orang tua tidak boleh melarang anak lajangnya melakukan hubungan seks bebas karena bisa terkategori kontrol sosial. Aktivitas LGBT juga terlindungi dengan regulasi ini. Justru didalam RUU Ketahanan Keluarga LGBT disebut sebagai penyimpangan. Nah, RUU seperti inilah yang dibela dan diperjuangkan oleh pihak-pihak yang menentang RUU Ketahanan Keluarga.

Menjadi jelas kini siapa saja dibalik penolakan RUU Ketahanan keluarga, yaitu mereka yang menginginkan liberalisasi keluarga. Sebagaimana yang kita pahami liberalisasi adalah bom waktu untuk menghancurkan bangunan keluarga.

Ketika keluarga-keluarga di masa lampau belum bersentuhan dengan liberalisme dan derivat turunannya, angka perceraian menjadi sesuatu yang langka. Keluarga terbina kokoh dengan basic aqidah yang kuat. Generasi yang lahir, tumbuh dan berkembang dengan kondusif dalam asuhan negara yang menerapkan Islam. Segalanya dimudahkan, negara menjamin keamanan, kesehatan, pendidikan dan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu. Itulah masa kejayaan Islam yang menerapkan sistem Islam.

Setelah era kepemimpinan Islam runtuh, tak ada satupun peradaban dan sistem idiologi dunia yang mampu mewujudkan ketahanan keluarga. Tidak pula negara-negara adidaya semacam Amerika, Eropa, Rusia, China ataupun India. Jika Idiologi Islam dituduh telah menyusup kedalam RUU Ketahanan Keluarga, bukankah ini kabar baik ? karena hanya Islam yang telah terbukti memiliki akar-akar keluarga kokoh yang tercelup dengan keimanan yang mampu mewujudkan ketahanan keluarga.

Dari keluarga yang kokoh akan lahir generasi-generasi tangguh. Generasi tangguh tidak akan merelakan dirinya sebagai pengekor, merekalah pencetak rekor! Inilah yang ditakutkan para penentang RUU Ketahanan Keluarga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *