Menanti Sikap Pemimpin Aceh Soal Genosida Muslim India


Penulis Oleh : Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Minggu berdarah di India, kengerian berlangsung 3 hari sejak 23/2/2020 dan mengalami eskalasi ketika presiden AS, Donald Trump berkunjung selama dua hari. Pengesahan Amandemen Undang-undang Kewarganegaraan India (CAB) pada Desember 2019 menjadi polemik dan memicu kerusuhan antara pemeluk Hindu dan Islam di New Delhi, India. Parlemen India menerbitkan undang-undang yang akan memberikan kewarganegaraan India kepada para imigran dari tiga negara tetangga- Pakistan, Afghanistan, Bangladesh kecuali jika mereka adalah Muslim.

Amendemen Kewarganegaraan yang kontroversial ini dinilai mempercepat perolehan status kewarganegaraan bagi penganut agama minoritas, termasuk Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsis dan Kristen dari tiga negara tetangga tersebut, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Partai-partai oposisi mengatakan UU itu tidak konstitusional karena mendasarkan kewarganegaraan pada agama seseorang, dan akan semakin meminggirkan 200 juta komunitas Muslim di India.

Aceh telah menjalin kerjasama yang menjadi prioritas pemerintah Aceh dengan India dalam bidang infrastruktur, konektivitas wisata, perikanan dan energi. Senator Aceh, Fachrul Razi mengusulkan perluasan kerjasama di bidang pendidikan saat menggelar pertemuan (Courtesy Call) bersama Duta Besar India untuk Indonesia di Kedutaan India (serambinews 13/2/2020).

Bahkan delegasi pemerintah Aceh yang dipimpin Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah melakukan kunjungan kerja ke India pada 16/2/2020. Kunjungan ini dalam rangka follow up kesepakan antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah India tentang shared vision on maritime cooperation.

Genosida terhadap warga negara muslim di India bukanlah bentrokan antara warga dengan warga, namun bentrokan ini antara warga muslim dan negara India itu sendiri. Perdana Menteri Modi adalah seorang nasionalis Hindu. Ia tak pernah menutup-nutupi fakta itu. Dan hal ini semakin diperjelas dengan sejumlah kebijakannya demi memuluskan agenda politiknya. Sejak terpilih sebagai perdana menteri pada 2014, ia menyusun ulang wajah India, dari demokrasi sekuler yang mengakomodasi keberagaman menjadi bangsa Hindu yang mendominasi minoritas, terutama 200 juta Muslim di negara itu.

Modi dan loyalisnya melakukan perundungan dan menekan pers untuk mendukung apa yang mereka sebut sebagai “India Baru”. Beberapa bulan setelah terpilih, ia membagi wilayah bekas negara bagian Jammu dan Kashmir, yang merupakan daerah otonom, menjadi dua wilayah persatuan. Hal ini memungkinkan Pemerintah India pada akhirnya memiliki otoritas penuh terhadap wilayah dengan mayoritas Muslim itu. Kebijakan-kebijakannya senantiasa diskriminatif dan merugikan muslim.

Lima tahun terakhir, Modi dan partainya BJP gemar menjual politik identitas, sama seperti yang dilakukan Donald Trump di AS maupun para pemimpin sayap kanan di negara-negara Eropa. Persfektif Modi, termasuk berpandangan bahwa sapi adalah hewan suci, terangkum dalam konsep “Hindutva”. Paham Hindutva menginginkan tanah air Hindu yang bebas dari pemeluk agama lain. Ancaman Hindutva semakin mengemuka sejak 1990-an.

Kafir harbiy adalah setiap orang kafir yang tidak masuk dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Kafir harbiy atau biasa disebut ahl al-harb atau disingkat harb saja adalah kafir yang memerangi kaum muslim. Hukum asal hubungan kaum muslim dengan kafir harbiy filan adalah hubungan perang (alaqat al-harbiyah). Tidak ada penyambutan dan penghormatan dengan karpet merah, lebih-lebih lagi menjalin kemitraan komprehensif dengan kafir harbiy yang jelas-jelas telah mendzalimi dan memerangi kaum muslim.

Imam al-Jalil Asy Syafiiy rahimahullah menyatakan : “Ahl al-Harb tidak boleh dibiarkan masuk negeri kaum muslim sebagai pedagang. Jika mereka masuk tanpa jaminan keamanan (al-aman) dan risalah (sebagai duta), maka mereka bisa dirampas (hartanya). Jika mereka masuk dengan al-aman (jaminan keamanan) dengan syarat membayar 1/10 lebih atau kurang dari harta mereka, maka boleh diambil. Jika masuk tanpa al-aman dan syarat, mereka harus dikembalikan ke negeri mereka; dan tidak boleh dibiarkan melenggang di negeri kaum muslim”. (Asy Syafiiy, al-Umm, juz IV, hal 244).

Selain karena alasan diatas, alasan-alasan lain yang mengharamkan seorang Muslim menerima kunjungan, menyambut dan memuliakan tamu dari kalangan penguasa kafir imperialis yang jelas-jelas telah terbukti merampas harta, menciderai kehormatan, dan melenyapkan ribuan jiwa kaum muslim adalah sebagai berikut;

Pertama, larangan menampakkan loyalitas dan kasih sayang kepada orang-orang kafir, lebih-lebih lagi kafir imperialis yang menghisap harta dan darah kaum muslim.
“Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanKu dan mencari keridhaanKu (janganlah kamu berbuat demikian)”. (TQS. Al Mumtahanah (60): 1).

Ini bukan kerusuhan pertama dalam era kepemimpinan Modi. Pada 2002 saat ia menjadi Menteri Utama negara bagian Gujarat, sekitar 2500 orang tewas, mayoritas di antaranya adalah Muslim. Modi tak pernah dihukum atas itu kendati puluhan orang dari kedua pihak dinyatakan bersalah. Permusuhan kepada Islam oleh Modi adalah permusuhan oleh negara, namun pemerintah Aceh tetap saja menyambut investasinya dan menggelar karpet merah untuknya.

Kedua, larangan menyakiti kaum muslim. Penerimaan dan penyambutan terhadap India di Aceh, tentu saja akan menyebabkan bertambahnya penderitaan dan rasa sakit kaum Muslim yang pada saat ini sedang menghadapi genosida yang dilakukan India baik di Delhi maupun di Kashmir. Padahal Allah SWT dan Rasul-Nya telah melarang kaum muslim menyakiti saudaranya sendiri, baik dengan ucapan maupun tindakannya.

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”. (TQS Al Ahzab (33):58).

“Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, ia tidak akan mendzaliminya dan tidak akan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim maka dengan hal itu Allah akan menghilangkan salah satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan dihari Kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di hari Kiamat”. (HR. Imam Bukhari dan Muslim).

Melanjutkan kerjasama dengan India tidak hanya menyakiti saudara muslim kita di India, tetapi juga wujud “menyerahkan saudara-saudara muslim kita” kepada musuh Islam. Pemerintah Aceh harus mengambil sikap yang tegas dengan memutuskan kerjasama apapun dengan India, negara pembunuh yang berlumuran darah kaum muslimin.

Ketiga, kewajiban membela saudara muslim yang tidak berada di dekatnyaa. Rasulullah SAW bersabda;
“Barang siapa yang membela saudaranya saat tidak ada di dekatnya, maka Allah akan membelanya di dunia dan akhirat”. (HR Imam Asyi Syihab dari Anas bin Malik ra, dalam musnad Asy Sy. Rasulullah SAW bersabda;
“Barang siapa yang membela saudaranya saat tidak ada di dekatnya, maka Allah akan membelanya di dunia dan akhirat”. (HR Imam Asyi Syihab dari Anas bin Malik ra, dalam musnad Asy Syuihab).

Terakhir, hendaklah para ulama Aceh memaksimalkan perannya untuk menyadarkan umat dan penguasanya bahwa melanjutkan kerjasama dengan pembunuh kaum muslim India adalah sebuah pengkhianatan yang besar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *