Menguji Keampuhan Mantra Sakti “Pariwisata Adalah Kunci Pertumbuhan Ekonomi”


Ummu Khansa (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata menargetkan 1.000 kegiatan kepariwisataan sepanjang 2020 guna menarik kunjungan wisatawan ke ibu kota Provinsi Aceh tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Iskandar mengatakan dari 1.000 kegiatan tersebut, 16 di antaranya masuk dalam kalender resmi (republika.co.id 19/2/2020).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh terus menggenjot Pariwisata di Bumi Serambi Mekkah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Tahun ini, Aceh menargetkan jumlah kunjungan wisatawan lebih dari 2,5 juta kunjungan. Terjadi kenaikan target wisatawan sebesar 4 persen atau sebesar 100 ribu wisatawan. Pada 2019, Disbudpar sendiri memasang target 2,5 juta wisatawan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh kini mulai merambah dunia digital untuk mempromosikan pariwisata. Sesuai dengan arahan Plt. Gubernur Aceh, Disbudpar akan meningkatkan penggunaan media digital sebagai salah satu platform untuk menggerakkan promosi pariwisata guna membangun komunikasi dengan komunitas industri kreatif digital dengan harapan bisa bekerjasama mempromosikan destinasi pariwisata Aceh.

Tahun ini Pemerintah Aceh memiliki 100 calender of event dengan fokus utama pada 4 kawasan destinasi, yaitu Sabang, Banda Aceh, Dataran Tinggi Gayo dan Aceh Singkil. Perfoma pariwisata Aceh tahun 2019 mengalami pertumbuhan sekitar 0,7 persen untuk wisatawan asing dan 5,77 persen untuk wisatawan domestik. Bukan hanya itu, Aceh juga berencana akan mengembangkan 290 Gampong wisata.

Antusiasme desa wisata sedang meningkat pesat di daerah-daerah, hal ini ditujukan dengan meningkatnya pengeluaran dana desa dalam APBDes untuk desa wisata mencapai hingga Rp. 552 miliar. Pencanangan desa wisata sedang menjadi trend baru di desa-desa guna menunjang sumber pendapatan baru bagi PADes (Pendapatan Asli Desa) dan ini dianggap sangat berdampak positif bagi upaya mendongkrak perekonomian rakyat setempat.

Aceh terus berbenah. Mempercantik diri dengan membangun berbagai sarana prasarana yang menunjang pertumbuhan sektor pariwisata demi meningkatkan kunjungan wisatawan. Banyak sektor wisata baru bermunculan, mulai dari wisata budaya, wisata religi, wisata alam, wisata bahari hingga wisata kuliner. Tidak hanya wisata bertaraf internasional dan nasional saja yang dikembangkan. Wisata di daerah-pun tak luput dari pengembangan.

Pemkab Aceh Tamiang misalnya, kini berkomitmen membenahi seluruh fasilitas umum objek wisata agar bisa memikat wisatawaan dari berbagai daerah. Nantinya bidang pariwisata akan menjadi salah satu andalan Aceh Tamiang dalam meraup PAD. Pemerintah, sangat bersemangat mengembangkan wisata di setiap daerah kerena sektor pariwisata sangat menjanjikan keuntungan yang besar. Hal ini dibuktikan dengan besarnya devisa pariwisata yang mencapai US$ 12 M pada tahun 2016. Pada   tahun 2017 sektor pariwisata menduduki peringkat terbesar kedua penyumbang PDB Indonesia.

Pada tahun 2019  diproyeksikan sektor pariwisata akan mampu menyumbang 15% PDB, yaitu sebesar Rp 280 triliun devisa negara, mampu menarik 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 275 juta perjalanan wisatawan nusantara dan menyerap 13 juta tenaga kerja. Maka tidak heran jika presiden  menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan nasional.

Bahkan secara global, sektor pariwisata juga menjadi sumber PDB global sebesar 9,8% (WTTC). Pertumbuhan sektor pariwisata melampaui pertumbuhan ekonomi nasional pada 2015 di   Islandia, Jepang, Meksiko, Selandia Baru, Qatar, Saudi Arabia, Thailand, dan Uganda. Efek domino dari pariwisata juga sangat dahsyat dan signifikan. Setiap belanja USD 1 akan mendorong dan menggerakkan sector ekonomi lain minimal USD 3,2 juta. (World Bank). Data WTTC melaporkan, periwisata mampu menopang 284 jt lapangan kerja. Pariwisata merupakan 1 dari 11 lapangan pekerjaan terbesar di dunia.

Semboyan tourism is a key of economic growth menjadi mantra sakti bagi World Bank Group dan lembaga keuangan dunia lainnya, untuk memaksa negara-negara dunia memperbaiki pariwisatanya. Mereka mampu meyakinkan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pariwisata sebagai investasi yang menguntungkan.

Dunia internasional turut mendikte Indonesia untuk menggencarkan sektor ini. Liberalisasi yang menjadi ruh kapitalisme, tentu amat mudah menggiring lifestyle masyarakat dunia memasuki era ekonomi wisata (leisure economy). Paham sekularisme memang meniscayakan dunia menjadi tempat untuk bersenang-senang. Wajar akhirnya semua negara menggarap alam (nature), budaya (culture) dan karya manusia (man made) sebagai destinasi wisata. Akhirnya banyak negara terjebak dalam ilusi bahwa pariwisata akan mengatasi problem kemiskinan dan pengangguran.

Apalagi, lembaga kapitalis Barat seperti UN WTO (United Nations World Tourism Organizations, IDB (Internasional Development Bank), G-20, UNESCO, ILO (International Labour Organization), dan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) turut memprovokasi dunia agar melibatkan diri dalam bisnis menggiurkan ini.

Karenanya, Indonesia bergabung dengan jaringan UNESCO dalam Global Geoparks Network (GGN) agar menjaring minat masyarakat dunia yang selalu addict untuk mendatangi wilayah eksotis. Saat ini 4 situs telah dinobatkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) yakni Gunung Batur di Bali, Gunung Sewu, yang terbentang dari Gunung Kidul, Wonogiri sampai Tulungagung; Gunung Rinjani di Lombok dan Ciletuh di Sukabumi. Selain itu, masih ada 17 situs yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara sebagai National Geoparks.

Bahkan secara khusus, pemerintah mencanangkan 4 dari 12 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) sebagai KEK pariwisata. Dengan harapan, semua tempat akan menjadi obyek wisata terintegrasi antara wisata alam, budaya hingga MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition and events tourism).

Bagaimana semua proyek ini dibiayai ? tentu saja dengan skema utang. Realitas ini dianggap normal, karena doktrin kapitalis menafikan pembiayaan pembangunan tanpa utang. Bagi asing tak ada bisnis yang menggiurkan selain bisnis rente. Direktur Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Indonesia sebesar USD 300 juta (sekitar Rp 4,2 triliun) untuk mengembangkan layanan dan infrastruktur dasar pariwisata.

Untuk Aceh sendiri, utang atas nama investasi sejumlah USD 3 miliar atau sekitar Rp 42 triliun akan segera diterima dari UEA. Tiga pulau yaitu pulau Aceh, pulau Simeulue dan pulau Banyak telah diusulkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai daerah tujuan wisata yang dikerjasamakan dengan UEA.

Mudah saja bagi para pemodal kapitalis untuk menggelontorkan utang pada bisnis ini, karena pariwisata adalah sektor yang diunggulkan dalam strategi pasar bebas. Pariwisata menjadi sektor andalan agar terjadi arus modal dan investasi dari berbagai negara, korporasi ataupun personal ke suatu negeri. Hal ini seakan menjadikan sektor ini mampu menggairahkan pertumbuhan ekonomi.

Sayangnya pertumbuhan yang terjadi tidak mampu mensejahterakan negeri dan rakyat. Karena keuntungan sektor pariwisata hanya berlari kepada pemilik modal.
Belum lagi masalah alih fungsi lahan, dimana kepemilikan hotel berbintang, resort, property, fasilitas atau kawasan wisata telah beralih dari masyarakat lokal pada pemilik modal. Tidak hanya dimiliki oleh kapitalis lokal, namun juga kapitalis asing.

Tak bisa dipungkiri, dibalik jargon pariwisata ‘menggairahkan bisnis lokal’, justru pemiskinan terjadi secara masif di sejumlah lokasi wisata. Misalnya, penduduk lokal yang awalnya adalah pemilik tanah, dipaksa menjual murah tanahnya, atau karena tidak sanggup bersaing dengan pendatang yang lebih mengerti bisnis wisata. Terdapat sejumlah fakta bahwa sejumlah infrastruktur yang dibangun kemudian di privatisasi. Fasilitas tersebut hanya boleh diakses boleh turis tidak diperuntukkan bagi masyarakat luas.

Di pihak lain, pariwisata memang cara paling efektif untuk menyebarkan pemikiran asing. Kontak antara penduduk lokal dan turis asing menyebabkan inklusi sosial yang berujung pada transfer nilai. Kita bisa mengindranya jika masyarakat yang tinggal di kawasan wisata, lama-lama terkikis pemahaman agamanya dan kian ‘ramah’ terhadap ide liberal. Perubahan gaya hidup, bahasa, cara berpakaian, hingga toleran terhadap perilaku wisatawan. Gegar budaya, berujung pada imitasi perilaku asing.

Pariwisata Dalam Pandangan Islam

Islam melarang dibukanya celah bagi asing untuk menguasai kaum muslim, meski lewat sejumlah kerjasama dibidang bisnis pariwisata. Islam juga tidak akan membiarkan begitu saja infiltrasi pemikiran dan budaya kufur yang akan merusak akidah dan akhlak umat. Dalam Islam, pariwisata bukanlah sumber devisa utama, sehingga harus permisif demi menggenjot pemasukan. Negara mengandalkan sumber devisa utama dari pos fai-kharaj, kepemilikan umum dan pos sedekah.

Lebih dari itu, tujuan utama dipertahankannya pariwisata adalah sebagai sarana dakwah dan di’ayah (propaganda). Menjadi sarana dakwah, karena manusia biasanya akan tunduk dan takjub ketika menyaksikan keindahan alam. Tafakur alam akan menjadi sarana untuk menumbuhkan atau mengokohkan keimanan pada Allah SWT. Menjadi sarana propaganda (di’ayah), untuk meyakinkan siapapun tentang bukti-bukti keagungan dan kemuliaan peradaban Islam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *