Rumah Sakit Graha Bunda Aceh Timur Jangan Jadi Kapitalis

Aceh Timur — Polemik RS Graha Bunda Aceh Timur Terus Berlanjut, Muammar, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang juga Peneliti Research Institute Universitas Muhammadiyah Malang sangat antusias saat penulis mintai tanggapan terkait polemik ini.

Terkait isu tentang adanya pemaksaan oleh petinggi Rumah Sakit terhadap karyawan untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka melakukan pencurian. Kepada media Muammar mengatakan.

Yang berhak memutuskan seseorang bersalah atau tidak adalah pengadilan, bukan direktur atau petinggi lain Rumah Sakit. Apalagi bila benar pengakuan tersebut di sebabkan karna paksaan, jelas ini tindakan melanggar hukum.


“Tindakan memaksa menyuruh membuat surat pernyataan juga dapat dimasukkan dalam perbuatan tidak menyenangkan. Perlu dipahami dulu tentang bidang perdata dan pidana. Dalam bidang perdata, istilahnya adalah menggugat.

Orang menggugat karena merasa haknya dilanggar orang lain. Untuk itu pihak yang merasa haknya dilanggar orang lain, dapat menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi sebagai akibat orang lain melakukan perbuatan melawan hukum. Kasus yang dialami pegawai rumah sakit Graha Bunda tersebut jika memang begitu kebenarannya, maka ini lebih mengarah ke perbuatan pidana.

Maka sudah seharusnya pihak” yang merasa jadi korban bersuara dan lakukan laporan ke kepolisian” Kata Putra Aceh Timur yang merupakan Mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tersebut.

Saat Media meminta tanggapannya terkait isu gaji di RS tersebut Muammar Menambahkan “Apalagi pembayaran upah masih di bawah UMR. Karena Pada prinsipnya, setiap perusahaan atau Badan usaha dilarang membayarkan upah karyawan lebih rendah daripada upah minimum. Karena pemerintah telah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.


Larangan pemberian Upah di bawah minumum menyangkut beberapa aspek hukum, baik perdata maupun pidana, dan bahkan aspek hukum administrasi.

Dari aspek hukum pidana, kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum (tanpa adanya persetujuan penangguhan dari yang berwenang) sehingga pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta (Pasal 185 UU No 13/2003).

Dari aspek hukum perdata, kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atau dengan perkataan lain, kesepakatan (konsensus) para pihak kausa-nya harus halal. Dengan demikian, memperjanjikan upah di bawah upah minimum adalah null and void atau batal demi hukum.

Dari aspek hukum administrasi, apabila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum dan ada kesepakatan untuk membayar menyimpang/kurang dari ketentuan upah minimum, maka kesepakatan tersebut (antara pekerja/buruh dengan pengusaha) harus didasarkan atas persetujuan penangguhan dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain, walau telah ada kesepakatan, apabila tidak/belum mendapat persetujuan, penangguhan tidak dapat diterapkan.

Namun, selisih kekurangan pembayaran upah minimum tetap wajib dibayarkan pengusaha selama masa penangguhan (judicial review Mahkamah Konstitusi).


 
Dan masih terkait pengupahan dibawah UMR  yang dilakukan perusahaan atau badan usaha juga bertentangan dengan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak pekerja untuk memperoleh kesejahteraan, yang bunyinya, “Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.” Kata Millenial Aceh Timur Yang sedang Menempuh Pendidikan S2 Hukum Tersebut.

Lebih Lanjut dia Menambahkan, “Apabila hal ini memang benar terjadi dan masih terus berlanjut, maka dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Graha Bunda telah keluar dari relnnya yakni sebagai fungsi sosial yang telah berubah mengejar “cost recovery” bahwa menjadi lebih gila lagi yakni mengejar keuntungan sebesar-besarnya “provit”. Sehingga lama kelamaan rumah sakit berubah menjadi bak KAPITALIS dan tidak pro rakyat sama sekali, Tutupnya.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *